SATUMEDIA.ID – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai melakukan berbagai langkah antisipatif terhadap potensi kenaikan harga dan meningkatnya mobilitas warga.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkot Bandung mengadakan High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bertajuk “Evaluasi Stabilitas Inflasi dan Indikator Makro Ekonomi Triwulan III 2025”, yang berlangsung di Hotel Mercure Bandung City Centre, Rabu (12/11/2025).
Kegiatan ini mempertemukan berbagai pihak penting mulai dari Bank Indonesia, BPS, akademisi dari Unpad dan Unpas, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Tujuan utamanya adalah menyinergikan arah kebijakan ekonomi Bandung agar tetap konsisten antara data, kebijakan, dan kondisi riil di lapangan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa mengendalikan inflasi bukan hanya sekadar urusan statistik, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas sosial dan kesejahteraan warga.
“Salah satu hal terberat bagi pemerintahan daerah saat ini adalah bagaimana menyelaraskan seluruh strategi pembangunan dengan RPJMD dan kebijakan pusat. Apa yang berlaku di Bandung juga harus berlaku di Tual (Maluku, red). Karena itu, semua keputusan harus berbasis data,” ujar Farhan dikutip dari laman resmi Pemkot Bandung.
Dengan gaya khasnya yang santai namun bernas, Farhan juga menyoroti pentingnya akurasi data ekonomi, bahkan sempat melontarkan gurauan mengenai masa kuliahnya di jurusan Ekonomi Pembangunan.
“Saya dulu suka banget mata kuliah ekonomi makro sampai diulang tiga kali. Mungkin antara bodoh jeung hobi, beda tipis,” candanya disambut tawa hadirin.
Di balik candaannya, ia menekankan bahwa setiap kebijakan ekonomi seharusnya didasari pada pengetahuan dan data ilmiah, bukan sekadar intuisi.
“Jangan sampai kebijakan kota hanya berdasarkan feeling-nya wali kota. Harus ada patokan yang kuantitatif, jelas, dan terukur,” tegasnya.
Farhan juga mengapresiasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang berperan penting sebagai penyedia data resmi dan kredibel.
“Angka dari BPS itu punya kekuatan hukum. Kalau salah bisa kena pidana. Jadi, data BPS harus jadi acuan bersama,” katanya.
Berdasarkan data, tingkat inflasi Kota Bandung pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,53% (year-on-year) — lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi Jawa Barat (2,63%) dan nasional (2,86%). Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas harga di Bandung masih cukup terkendali, meskipun Farhan tetap mengingatkan akan potensi fluktuasi menjelang akhir tahun.
“Bandung ini kota wisata. Mobilitas tinggi menjelang Nataru bisa jadi peluang ekonomi, tapi juga ancaman inflasi kalau tidak diatur. Kita harus pastikan semua nyaman – yang berlibur, yang berjualan, maupun yang merayakan,” ujar Farhan.
Ia kemudian merinci empat strategi utama yang akan dijalankan Pemkot Bandung:
-
Menjamin ketersediaan pangan. Farhan meminta DKPP menjaga pasokan bahan pokok dan melakukan rebranding program Buruan SAE. “Buruan SAE jangan hanya dianggap kebun kecil warga. Itu punya nilai strategis menenangkan psikologi publik. Kalau cabe mahal, ya alhamdulillah masih ada kentang,” katanya.
-
Menata rantai pasok dan pasar. Ia menegaskan pentingnya perbaikan sistem distribusi serta kebersihan pasar. “Masalah sampah di pasar bisa ganggu distribusi. Kalau izinnya ditutup karena pelanggaran lingkungan, bisa lumpuh rantai pasokan,” ungkapnya.
-
Menggelar gerakan pasar murah. “Gerakan pasar murah tidak besar dampaknya, tapi bisa menenangkan masyarakat. Itu yang kita butuhkan: rasa percaya dan tenang,” ujarnya.
-
Memperkuat komunikasi publik. Farhan meminta Diskominfo untuk aktif menyampaikan informasi ekonomi kepada publik. “Jangan hanya rilis di website. Buat dialog dengan pelaku usaha, media, dan masyarakat. Edukasi publik penting agar mereka tidak panik menghadapi fluktuasi harga,” pintanya.
Selain inflasi, Farhan juga menekankan bahwa penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) harus diiringi dengan peningkatan kualitas lapangan kerja.
“Kalau yang tumbuh hanya sektor informal, produktivitasnya tidak steady. Kita ingin pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,” katanya.
“Pertumbuhan ekonomi yang baik harus disertai pemerataan. Itu tantangan terbesar Bandung ke depan,” imbuh Farhan.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dudi Prayudi, menyoroti ketergantungan tinggi Bandung terhadap pasokan pangan dari luar daerah.
“Ketergantungan ini membuat kita rentan terhadap fluktuasi harga, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru,” ungkap Dudi.
Ia menambahkan bahwa capaian inflasi sebesar 2,53% pada Oktober 2025 menunjukkan situasi yang masih terkendali, namun kewaspadaan tetap harus ditingkatkan menghadapi lonjakan permintaan di akhir tahun.
“Forum ini tidak hanya diskusi, tapi pengambilan keputusan strategis agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga,” ujarnya.
Dengan kolaborasi lintas lembaga yang solid, Pemkot Bandung menatap akhir tahun dengan optimisme harga tetap stabil, warga merasa aman, dan pertumbuhan ekonomi terus bergerak ke arah yang lebih berkualitas serta merata.*
