SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menggelar Rapat Konsolidasi Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) di Hotel Sunshine, Soreang, Minggu (16/11/2025). Agenda ini menjadi langkah strategis untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal di daerah dengan jumlah penerima manfaat terbesar secara nasional.
Kegiatan yang dihadiri para camat, mitra pelaksana, serta pengelola SPPG ini difokuskan pada penyatuan pemahaman, penguatan koordinasi, serta membangun kemistri antarpemangku kepentingan. Selain mendukung kelancaran program, konsolidasi ini juga diproyeksikan berkontribusi terhadap pengendalian inflasi daerah, khususnya pada komoditas pangan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengawal penuh pelaksanaan MBG.
“Pemerintah akan hadir dan mencoba memberikan solusi. Jangan sampai terjadi miskomunikasi. Kabupaten Bandung adalah kabupaten terluas dengan 3,8 juta penduduk dan menjadi salah satu daerah dengan penerima manfaat terbesar,” ujar Bupati Dadang yang akrab dipanggil Kang DS ini.
Berdasarkan perencanaan awal, jumlah penerima manfaat MBG di Kabupaten Bandung mencapai 1.253.000 jiwa, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Angka ini berpotensi bertambah menjadi 1,7 juta jiwa pada 2026 ketika program memasuki fase perluasan yang mencakup kelompok lansia.
Pemkab Bandung mencatat telah terbentuk 255 titik SPPG, dengan 161 titik sudah beroperasi dari total kuota 375. Namun demikian, berdasarkan laporan camat, kebutuhan di lapangan menunjukkan angka ini dapat bertambah menjadi 422 titik, terutama karena banyaknya penerima manfaat di wilayah 3T.
Untuk menjamin kualitas pangan, Pemkab Bandung telah melatih 8.422 penjamah makanan mengenai laik higiene, serta mendorong penggunaan filter air dan penguatan tata graha di seluruh SPPG.
Dalam rapat, Kang DS memaparkan sepuluh persoalan utama yang ditemukan selama pelaksanaan MBG di lapangan, mulai dari keterlambatan proses, kurangnya tenaga ahli gizi, ketimpangan jumlah SPPG antarwilayah, penumpukan kuota, hingga kendala pendataan dan aktivasi sentra.
“Semua masalah ini akan kita tindak lanjuti satu per satu. Dengan koordinasi dan kolaborasi, saya yakin semuanya dapat diselesaikan,” tegasnya.
Pemkab Bandung juga menyiapkan dasbor pimpinan yang menampilkan pemantauan real time, sehingga proses pengawasan lebih transparan dan akurat setiap hari.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menekankan pentingnya integritas bagi seluruh pelaksana program MBG.
“Segala sesuatu bergantung pada niatnya. Jika niat mendukung program pemerintah, manfaatnya untuk anak-anak akan sangat besar. Ini juga menjadi amal jariyah bagi kita,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang hadir dalam agenda tersebut, memberikan penegasan keras terkait praktik kolusi dalam pengelolaan SPPG.
“Setiap warga negara berhak hidup sehat dan bergizi layak. Saya beri peringatan, jika ada yang tergiur masuk SPPG karena kolusi, akan saya tindak,” tegasnya.
Dengan jumlah penerima manfaat terbesar di Indonesia, Kabupaten Bandung kini berada pada fase krusial dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan tepat sasaran. Konsolidasi ini menjadi fondasi penting untuk menghadirkan layanan pangan sehat, aman, dan berkelanjutan bagi jutaan warga Kabupaten Bandung.*
