SATUMEDIA.ID – Buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menolak kebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Mereka mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran jika pemerintah tetap menerapkan kebijakan tersebut.
Koordinator Koalisi 5 Serikat Pekerja Bandung Barat, Dede Rahmat, mengatakan
iuran Tapera sangat memberatkan para buruh. Dimana besaran iuran program itu sudah ditetapkan 3 persen dengan rincian 0,5 persen ditanggung perusahaan dan 2,5 persen oleh pekerja.
Ditegaskannya, buruh akan menuntut pemerintah untuk mengubah skema iuran Tapera yakni 2,5 persen ditanggung perusahaan dan 0,5 persen oleh pekerja atau buruh.
“Jika skemanya diubah seperti itu kita tidka keberatan. Mesti diingat, sekarang saja potongan sudah banyak seperti BPJS, PPH 21, terus kalau ditambah Tapera ya bisa habis gaji kaum buruh,” tandasnya.
Dede mengungkapkan, aksi unjuk rasa akan dilaksanakan pekan depan ke Pemkab Bandung Barat, DPRD KBB, dan BPJS .
“Sebelum melakukan aksi unjuk rasa kk akan menyusun teknis lapangan terlebih dahulu pada 6 Juni 2023,” kata Dede, Rabu (5/6/2024).
Melalui teknis lapangan itulah, lanjut Dede, akan ditentukan berapa massa buruh yang akan turun ke jalan. Dipastikan jumlahnya akan banyak mengingat buruh yang turun berasal dari 5 serikat pekerja.
Pada unjuk rasa nanti, pihaknya mengusulkan untuk membentuk dewan pengawas pada program Tapera tersebut supaya ada keterbukaan. Sehingga jangan sampai iuran yang terkumpul dimanfaatkan oleh oknum yang akhirnya memberikan peluang korupsi.*
