SATUMEDIA.ID – Menutup tahun 2025, Pemerintah Kota Cimahi melakukan penyegaran birokrasi. Wali Kota Cimahi Ngatiyana melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Selasa (30/12/2025), atau sehari menjelang pergantian tahun.
Pelantikan di penghujung tahun ini menjadi momentum penting bagi Pemkot Cimahi untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal memasuki tahun anggaran berikutnya. Selain mengisi kekosongan jabatan strategis, langkah ini juga menjadi bagian dari penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah.
Para pejabat yang dilantik telah melalui proses seleksi terbuka yang ketat dengan melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta akademisi. Proses tersebut dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan guna menjamin profesionalisme dan akuntabilitas aparatur sipil negara.
Adapun Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik, yakni dr Jeffry Iman Gurnadi sebagai Direktur Utama RSUD Cibabat, Amy Pringgo Mardhani sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dyah Ajuni Lukitosari sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Sugeng Budiono sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Mochammad Samsul Maarif sebagai Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, serta Siti Fatonah sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelola Sumber Daya Manusia Daerah.
Wali Kota Cimahi juga mengukuhkan Adet Chandra Purnama sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), seiring perubahan nomenklatur organisasi.
Dalam sambutannya, Ngatiyana menegaskan bahwa Pejabat Tinggi Pratama memegang peran kunci sebagai pengarah kebijakan dan pengendali kinerja perangkat daerah, terutama dalam menyiapkan agenda pembangunan di tahun mendatang.
“Pelantikan di akhir tahun ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah upaya memastikan transisi kebijakan berjalan mulus dan pelayanan publik tetap optimal memasuki tahun baru,” ujar Ngatiyana.
Ia menekankan bahwa jabatan tersebut merupakan amanah yang menuntut integritas, profesionalisme, serta keberanian melakukan terobosan. Para pejabat diminta segera beradaptasi dan menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam program kerja yang terukur dan berdampak bagi masyarakat.
Selain melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pemkot Cimahi juga melantik pejabat administrator, pengawas, serta kepala sekolah. Seluruhnya telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mekanisme digital berbasis sistem nasional.
Pada momen yang sama, Pemkot Cimahi turut menetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Langkah ini menegaskan komitmen Pemkot Cimahi dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta mewujudkan Cimahi sebagai kota layak anak di tahun-tahun mendatang.
