SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengakui adanya risiko serius dalam pengelolaan sampah mulai 12 Januari 2026, menyusul pengurangan kuota pengiriman sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.
Pengurangan kuota tersebut berpotensi menyisakan sekitar 200 ton sampah per hari yang harus ditangani di dalam wilayah Kota Bandung. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, sekaligus membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, persoalan tersebut disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami situasi yang tengah dihadapi pemerintah.
“Kita tidak ingin menutup-nutupi. Risiko itu ada dan harus kita hadapi bersama,” ujar Farhan saat ditemui di Balai Kota Bandung, Selasa (6/1/2026).
Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bandung akan segera meluncurkan program Gaslah, yakni petugas pemilah dan pengolah sampah yang ditempatkan di setiap rukun warga (RW). Dari total 1.597 RW di Kota Bandung, masing-masing akan memiliki petugas yang bertugas melakukan edukasi serta pendampingan langsung kepada warga.
“Petugas ini bekerja secara door to door. Tujuan utamanya memastikan pemilahan sampah dari sumbernya,” kata Farhan.
Selain itu, Pemkot Bandung juga berencana menambah jumlah penyapu jalan dan memperkuat berbagai program kebersihan lainnya. Dengan langkah tersebut, total petugas persampahan yang dibiayai pemerintah diperkirakan mencapai 5.000 hingga 6.000 orang.
Di sisi pengolahan, Pemkot Bandung berupaya meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) hingga lima kali lipat. Teknologi biodigester dan insinerator juga akan dioptimalkan, dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.
Farhan berharap, dengan berbagai upaya tersebut, persoalan penumpukan sampah yang sempat terjadi beberapa bulan lalu tidak terulang kembali.
“Tumpukan sampah seperti yang terjadi beberapa bulan lalu mudah-mudahan tidak terulang. Tapi kuncinya satu, partisipasi masyarakat,” ujarnya.*
