SATUMEDIA.ID – Panitia Pentahelix Penanganan Banjir Dayeuhkolot bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung melakukan monitoring lapangan di sejumlah wilayah rawan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Rabu (14/1/2026).
Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya terpadu untuk mengatasi persoalan banjir yang hampir setiap tahun melanda kawasan tersebut. Monitoring lapangan juga melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.
Ketua Pentahelix Penanganan Banjir Dayeuhkolot, Tri Rahmanto, mengatakan pemantauan dilakukan secara intensif guna memastikan setiap rencana penanganan banjir benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kegiatan monitoring ini merupakan upaya berkelanjutan agar setiap langkah dan rencana aksi yang diambil efektif dan tepat sasaran,” ujar Tri, Rabu (14/1/2026).
Menurut dia, monitoring difokuskan pada tiga wilayah prioritas yang dinilai memiliki tingkat risiko banjir paling tinggi. Ketiga wilayah tersebut yakni Kampung Bojongasih, Desa Dayeuhkolot, dengan fokus pengerukan saluran lingkungan dan connecting drain.
Kemudian Kampung Sukabirus, Desa Citeureup, dengan peninjauan perbaikan jembatan serta elevasi saluran air. Sementara di Kampung Cisirung, Kelurahan Pasawahan, tim melakukan pemantauan saluran drainase yang bermuara langsung ke Sungai Citarum.
Tri menegaskan, pendekatan pentahelix menjadi kunci dalam penanganan banjir Dayeuhkolot. Pendekatan ini menggabungkan peran pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan media.
“Kami menyatukan kekuatan semua elemen untuk mencari solusi terbaik dan berkelanjutan bagi persoalan banjir di Dayeuhkolot,” katanya.
Sepanjang Januari 2026, sejumlah langkah konkret telah dan sedang dilakukan. Salah satunya sinkronisasi data lapangan yang dilaksanakan pada 12 Januari 2026 bersama BBWS Citarum untuk memvalidasi temuan survei, termasuk titik elevasi dan kondisi sedimentasi terkini.
Selain itu, kerja bakti massal juga digelar dengan melibatkan ribuan warga dan unsur pemerintah untuk membersihkan saluran drainase di empat desa dan satu kelurahan. Upaya ini ditujukan untuk mengurangi potensi genangan saat curah hujan tinggi.
Di sisi lain, Dinas PUTR Kabupaten Bandung mulai mengalokasikan anggaran untuk normalisasi drainase di Jalan Terusan Mohammad Toha serta Folder Babakan Sangkuriang.
Pemerintah daerah bersama sektor swasta menyiapkan anggaran sekitar Rp 9,5 miliar dari APBD dan dukungan nonpemerintah untuk delapan langkah strategis penanganan banjir. Program tersebut meliputi pembangunan dan peningkatan kapasitas rumah pompa, normalisasi Sungai Cipalasari, pengerukan sedimen saluran sekunder kawasan industri, serta perbaikan Jembatan Sukabirus dan Jembatan Pasigaran yang dijadwalkan mulai dikerjakan tahun ini.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Bandung juga tengah menyiapkan skema relokasi bagi warga yang tinggal di bantaran sungai. Skema tersebut mencakup pemberian uang santunan atau bantuan kontrak rumah bagi warga yang terdampak paling parah agar dapat pindah ke lokasi yang lebih aman.*
