SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat masih mencari lahan yang sesuai untuk pembangunan Sekolah Rakyat terpadu, yang direncanakan menampung jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan.
Upaya pencarian lahan ini telah dilakukan intensif sejak satu semester terakhir oleh Dinas Sosial (Dinsos) KBB bersama perangkat daerah terkait. Namun hingga kini, belum ada satu pun lokasi yang dinyatakan memenuhi kriteria pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial KBB Idad Saadudin mengatakan, opsi pemanfaatan lahan aset milik pemerintah daerah sempat diupayakan. Namun, seluruh aset yang tersedia dinilai belum sesuai dengan persyaratan, baik dari sisi luas lahan maupun kontur tanah.
“Skema menggunakan lahan aset Pemda sudah kami coba, tapi belum memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat,” kata Idad saat dihubungi usai rapat persiapan Sekolah Rakyat yang dipimpin Sekretaris Daerah KBB Ade Zakir, Kamis (22/1/2026).
Sebagai alternatif, Pemkab Bandung Barat kini menempuh skema pengadaan tanah baru. Sejumlah lokasi telah disurvei, bahkan belasan di antaranya sudah melalui tahapan studi kelayakan (feasibility study). Namun hasilnya masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Belasan lokasi sudah kami survei dan beberapa sudah ada studi kelayakannya, tapi tetap belum memenuhi kriteria,” ujar Idad.
Pemkab Bandung Barat pun, ungkapnya, membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta, selama lahan yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan demi keberlanjutan program Sekolah Rakyat, khususnya untuk menampung siswa dari kelompok miskin ekstrem pada tahun ajaran mendatang.
Saat ini, Sekolah Rakyat tingkat SMP dan SMA masih bersifat rintisan dan memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Sosial. Untuk jenjang SMA, kegiatan belajar mengajar berlangsung di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Lembang, sementara jenjang SMP menggunakan fasilitas Wiyata Guna 2 Cisarua.
“Yang sekarang ini SMP dan SMA rintisan berada di gedung Kementerian Sosial, dan itu rencananya hanya untuk satu tahun ajaran,” kata Idad.
Ke depan, sekolah tersebut harus dipindahkan ke lahan baru yang disediakan oleh Pemkab Bandung Barat dan akan dibangun oleh pemerintah pusat. Konsepnya, satu lokasi terpadu untuk SD, SMP, dan SMA.
Jika proses pengadaan lahan berjalan lancar, Pemkab Bandung Barat berharap Sekolah Rakyat terpadu bisa mulai beroperasi pada semester II tahun 2026.
“Kami berharap bisa mendapatkan lahan secepatnya agar target semester dua 2026 bisa tercapai,” ujar Idad.*
