SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung kembali menggeber program rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu). setelah bermalam di rumah salah seorang warga dalam program Bunga Desa (Bupati Ngamumule Desa), Bupati Bandung Dadang Supriatna memulai langsung program bedah rumah di Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalengan, Sabtu (24/1/2026).
Rumah milik Agus menjadi titik awal pelaksanaan bedah rumah yang melibatkan kolaborasi lintas sektor. Pemkab Bandung menggandeng BAZNAS, PDAM Tirta Raharja, BPR Kerta Raharja, Bank bjb, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Awalnya, program bedah rumah direncanakan menyasar 10 unit rumah. Namun, Bupati Bandung menambah kuota menjadi 12 unit sebagai bentuk percepatan penanganan rutilahu di wilayah tersebut.
“Selama 3,5 tahun pada periode pertama, kami sudah menyelesaikan 29.327 rumah tidak layak huni. Tetapi setelah pendataan ulang, masih ada sekitar 15.000 rumah yang perlu ditangani,” ujar Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS.
Menurutnya, wilayah Pangalengan, khususnya kawasan perkebunan, memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program bedah rumah, terutama terkait status lahan.
“Karena berada di kawasan perkebunan, kami menggunakan pendekatan pentahelix agar pelaksanaannya bisa berjalan,” kata Kang DS.
Ia menyebutkan, sejumlah pihak telah menyatakan komitmennya membantu percepatan penanganan rutilahu, termasuk Anggota DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Alhamdulillah, hari ini 12 unit rumah mulai dibedah. Ini berkat dukungan banyak pihak dan para donatur yang peduli,” ucapnya.
Untuk tahun anggaran 2026, Pemkab Bandung mengalokasikan perbaikan sekitar 2.560 unit rumah. Rinciannya, 560 unit melalui desa dan sekitar 2.000 unit melalui Disperkintan Kabupaten Bandung. Keterbatasan anggaran terjadi akibat berkurangnya transfer ke daerah.
Meski demikian, Kang DS memastikan akan menambah alokasi anggaran melalui APBD Perubahan. Berdasarkan hasil perhitungan, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 16,8 miliar untuk menambah kuota perbaikan rumah melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
“Target kami tahun ini bisa menyelesaikan 4.000 sampai 5.000 unit rumah. Mudah-mudahan dalam tiga tahun ke depan persoalan rutilahu di Kabupaten Bandung bisa tuntas,” kata Kang DS.
Ia menegaskan, perbaikan rumah warga menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
“Rumah yang layak akan menciptakan lingkungan yang sehat dan berdampak pada kesejahteraan warga,” tuturnya.*
