SATUMEDIA.ID – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan lonjakan kasus campak sepanjang 2025, dengan total 63.769 kasus suspek. Dari jumlah tersebut, 11.094 kasus terkonfirmasi laboratorium dan 69 orang meninggal dunia atau case fatality rate (CFR) sebesar 0,1 persen.
Memasuki 2026, tren kasus masih terus dipantau ketat. Hingga Minggu ke-7, tercatat 8.224 kasus suspek campak, 572 kasus terkonfirmasi, serta 4 kematian (CFR 0,05 persen). Pada periode ini, terjadi 21 Kejadian Luar Biasa (KLB) suspek campak dan 13 KLB terkonfirmasi laboratorium yang tersebar di 17 kabupaten/kota di 11 provinsi.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit, dr. Andi Saguni, menegaskan bahwa campak termasuk penyakit dengan tingkat penularan sangat tinggi sehingga membutuhkan respons cepat dan terukur.
“Campak memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi. Karena itu, setiap peningkatan kasus harus direspons dengan cepat melalui surveilans yang kuat dan pelaporan yang tepat waktu,” ujar Andi dalam pernyataan tertulis dikutip Senin (2/3/2026).
Ia mengungkapkan, penemuan kasus suspek campak pada 2025 melonjak 147 persen dibandingkan 2024. Lonjakan ini menjadi alarm bagi penguatan sistem kewaspadaan dini di seluruh daerah.
“Kami terus memperkuat surveilans campak secara nasional, termasuk penyelidikan epidemiologi maksimal 24 jam setelah penemuan kasus dan pelaporan real time melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR),” kata dia.
Kemenkes juga menyoroti peningkatan kasus campak di berbagai kawasan dunia, termasuk Asia Tenggara dan Pasifik Barat, yang meningkatkan risiko penularan lintas negara. Indonesia bahkan menerima notifikasi International Health Regulations (IHR) terkait kasus campak pada warga negara asing asal Australia yang sempat bepergian dan tinggal sementara di Indonesia. Seluruh pasien tersebut telah dinyatakan sembuh dan koordinasi lintas negara terus dilakukan.
Konsultan Penyakit Infeksi dan Tropik Anak Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, dr. Mulya Rahma Karyanti, mengatakan ketimpangan cakupan imunisasi di tingkat daerah menjadi faktor penting dalam dinamika kasus campak.
“Secara nasional capaian imunisasi campak-rubella sudah melampaui target. Namun, kasus masih terjadi di provinsi, kabupaten, bahkan desa tertentu dengan cakupan imunisasi rendah. Di wilayah-wilayah inilah risiko KLB campak menjadi lebih tinggi,” ujar Mulya.
Kemenkes memastikan akan terus memperkuat pengawasan, mempercepat respons terhadap KLB, serta meningkatkan kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah daerah guna menekan risiko penyebaran campak lebih luas di Indonesia.*
