SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi kembali menegaskan komitmennya dalam menurunkan angka stunting. Melalui Rembuk Stunting 2026, berbagai pemangku kepentingan dikumpulkan untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah percepatan penanganan stunting di daerah tersebut.
Wakil Wali Kota Cimahi, Aditia Yudistira, menegaskan bahwa penanganan stunting bukan sekadar agenda rutin, melainkan program prioritas yang harus dijalankan secara konsisten dan terukur.
Menurut dia, upaya percepatan penurunan stunting menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Cimahi.
“Percepatan penurunan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dan daerah, sekaligus bagian penting dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Cimahi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi 2025–2029,” kata Aditia dikutip dari Humas Pemkot Cimahi, Sabtu (7/3/2026).
Salah satu upaya untuk menekan kasus stunting, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Cimahi menggelar Rembuk Stunting Kota Cimahi 2026 di Ballroom Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi, Rabu (4/3/2026).
Kegiatan ini menjadi forum konsolidasi lintas sektor untuk memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting di Kota Cimahi.
Kepala Bapperida Kota Cimahi Adet Chandra Purnama mengatakan, meskipun sejumlah indikator menunjukkan kemajuan, tantangan penanganan stunting masih cukup besar.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kota Cimahi pada 2025 tercatat sebesar 22,30 persen. Angka tersebut turun sekitar 2,2 persen dibandingkan tahun 2023, yang menunjukkan adanya progres positif.
Namun, data dari sistem elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) menunjukkan tren berbeda. Angka stunting justru meningkat dari 9,54 persen pada 2024 menjadi 9,81 persen pada 2025.
Perbedaan tren data tersebut menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Cimahi untuk melakukan evaluasi lebih mendalam terhadap pelaksanaan program penanganan stunting.
Adet menilai, meskipun kebijakan dan intervensi sudah berada pada arah yang tepat, penguatan implementasi di tingkat keluarga tetap menjadi kunci.
“Meskipun kebijakan dan intervensi sudah berada di arah yang tepat, implementasi di tingkat keluarga, peningkatan kualitas layanan, serta validitas dan pemanfaatan data harus terus diperkuat secara optimal dan berkelanjutan,” ujar Adet.
Melalui Rembuk Stunting 2026, Pemkot Cimahi menegaskan kembali komitmennya untuk memutus siklus stunting dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Konsolidasi lintas sektor, pemantapan kualitas data, serta intervensi berbasis wilayah diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting secara lebih tepat sasaran.*
