SATUMEDIA.ID – Di tengah ketatnya kebijakan disiplin fiskal pemerintah pusat, Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menawarkan pendekatan baru bernama Akupuntur Policy untuk menjaga pembangunan daerah tetap bergerak.
Pendekatan itu dinilai dapat menjadi solusi agar proyek pembangunan dan Program Strategis Nasional (PSN) tetap berjalan tanpa membebani anggaran daerah secara besar-besaran.
Menurut Adhitia, kebijakan disiplin fiskal tidak seharusnya membuat pembangunan daerah tersendat. Karena itu, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif mencari pola intervensi yang efektif dan tepat sasaran.
“Disiplin fiskal ini tidak boleh menjadi penghambat. Akhirnya pemerintah daerah harus berpikir menemukan cara yang lebih tepat, efektif, dan presisi agar PSN berjalan dan pembangunan daerah tidak berhenti,” ujar Adhitia dikutip Minggu (24/5/2026).
Gagasan tersebut disampaikan langsung kepada Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman. Adhitia mengungkapkan dirinya beberapa kali dipanggil untuk berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam pertemuan itu, Adhitia memanfaatkan momentum untuk menyampaikan berbagai persoalan daerah sekaligus menawarkan konsep Akupuntur Policy. Melalui pendekatan tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) diharapkan berperan sebagai “akupunturis kebijakan” yang mampu mengidentifikasi titik-titik hambatan pembangunan atau bottleneck di daerah.
“Jadi nantinya KSP punya peran strategis mengidentifikasi titik-titik bottleneck dalam pembangunan daerah dan memberikan intervensi kebijakan yang tepat sasaran,” kata dia.
Konsep Akupuntur Policy sendiri mengedepankan intervensi pada titik masalah utama yang dianggap paling krusial. Dengan langkah yang cepat dan presisi, hambatan implementasi kebijakan di daerah diharapkan dapat diurai tanpa harus menambah tekanan fiskal yang besar.
Adhitia menilai pendekatan tersebut dapat menjadi ruang solusi bagi pemerintah daerah yang saat ini menghadapi keterbatasan anggaran namun tetap dituntut menjalankan pembangunan dan mendukung program nasional.
“Harapannya, KSP dapat menjadi ruang solusi bagi persoalan daerah, sehingga berbagai bottleneck kebijakan dapat diselesaikan dengan pendekatan yang cepat, presisi, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia pun berharap konsep itu nantinya bisa direplikasi oleh berbagai daerah lain di Indonesia agar sinergi pemerintah pusat dan daerah semakin kuat.
“Pada akhirnya, tujuan kita sama yakni menyukseskan PSN sekaligus memastikan pembangunan di daerah tetap berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkas Adhitia.*





