SATUMEDIA.ID – Bupati Bandung Dadang Supriatna langsung bergerak cepat di hari pertama masuk kerja usai libur Idulfitri. Ia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk memastikan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan berjalan optimal.
“Saya ingin memastikan mesin pelayanan publik langsung bekerja maksimal demi kepentingan masyarakat,” ujar Dadang dalam keterangannya, Rabu (25/3/2026).
Dalam sidak tersebut, Dadang mengungkapkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung sejak awal tahun menunjukkan tren positif. Hingga saat ini, PAD telah mencapai Rp320 miliar.
Menurut dia, lonjakan aktivitas wisata selama libur Lebaran serta kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor menjadi faktor utama yang menopang kinerja fiskal daerah.
Optimisme itu, lanjutnya, menjadi modal penting dalam menjalankan sejumlah program strategis. Di antaranya perbaikan infrastruktur jalan wisata, pemberian insentif bagi guru ngaji, pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD), dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penguatan ekonomi desa.
Dadang juga menegaskan pentingnya reformasi pelayanan birokrasi. Ia menginstruksikan seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan cepat tanpa prosedur yang berbelit.
“Kalau verifikasi bisa selesai dalam satu hari, jangan ditunda,” tegasnya.
Selain fokus pada pendapatan, Dadang menyoroti pentingnya akurasi pendataan aset daerah di BKAD. Ia menekankan bahwa setiap aset milik pemerintah daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk untuk mendukung kedaulatan pangan.
Terkait aset strategis di kawasan Arcamanik, ia menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna memastikan kejelasan statusnya.
Lebih jauh, Dadang menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Bandung yang telah taat membayar pajak. Ia menilai, kepatuhan warga menjadi fondasi utama pembangunan daerah.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat adalah amanah. Saya ingin dana ini langsung digunakan untuk perbaikan jalan desa, mendukung ketahanan pangan, hingga mempercantik akses wisata. Ekonomi rakyat harus terus bergerak,” ujarnya.
Ia pun menutup dengan penekanan pada percepatan legalitas dan sertifikasi aset daerah agar tidak ada lahan yang terbengkalai.
“Kita harus gerak cepat. Penataan aset dan sinkronisasi data adalah kunci agar setiap program pemerintah bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Dadang.*
