SATUMEDIA.ID – Pemerintah memperkuat sinergi lintas kementerian untuk mendorong pemberdayaan perempuan melalui program Kebun Pangan Lokal Perempuan (KPLP). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan dukungannya, terutama dalam aspek penyediaan dan legalisasi lahan bagi proyek percontohan.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan dukungan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan program berjalan efektif sekaligus berkelanjutan.
“Program ini tidak hanya berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga, tetapi juga berkontribusi dalam menekan potensi kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Ossy dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian PPPA, Selasa (7/4/2026).
Menurut dia, langkah awal implementasi KPLP adalah penetapan lokasi oleh Kementerian PPPA. Selanjutnya, ATR/BPN akan menyesuaikan skema legalisasi sesuai karakteristik dan status lahan di lapangan.
Ia menjelaskan, untuk lahan telantar, proses penanganan sepenuhnya menjadi kewenangan ATR/BPN. Sementara untuk lahan milik instansi lain seperti TNI, BUMN, maupun pemerintah daerah, harus melalui proses pelepasan dan dipastikan berstatus clean and clear.
“Setiap lahan non-telantar wajib dilepaskan secara sukarela kepada negara sebelum dimanfaatkan. Selain itu, opsi pemanfaatan lahan dari Bank Tanah juga terbuka melalui koordinasi lanjutan,” kata Ossy.
Program KPLP sendiri dirancang sebagai model pemberdayaan berbasis komunitas, dengan perempuan sebagai penggerak utama dalam pengelolaan kebun pangan. Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi keluarga.
Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, menilai KPLP tidak sekadar program ekonomi, tetapi juga sarana edukasi sosial di tingkat komunitas.
“KPLP menghadirkan ruang belajar bersama, mulai dari edukasi gizi, kegiatan produktif, hingga pembelajaran bagi anak-anak. Perempuan menjadi motor penggerak dalam ekosistem ini,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut melibatkan Kementerian Pertanian serta jajaran pejabat ATR/BPN untuk memperkuat implementasi program di lapangan.*
