SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten Bandung kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Direktur Lembaga Keuangan dan Aset Daerah (LKAD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Nita Rosalin Marbun, memberikan apresiasi tinggi dengan menetapkan Kabupaten Bandung sebagai role model nasional dalam transformasi Posyandu yang inovatif dan terintegrasi.
Menurut Nita, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi antara rencana aksi daerah dengan penguatan kelembagaan Posyandu yang mampu mengintegrasikan berbagai layanan dasar kepada masyarakat. “Integrasi yang dilakukan Kabupaten Bandung menjadikan Posyandu sebagai percontohan terbaik bagi daerah lain di Indonesia,” ujarnya.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang digelar Kemendagri di Kantor Desa Cibiru Wetan, Jumat (10/4/2026). Kunjungan ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, bersama Ketua Tim Pembina Posyandu, Hj. Emma Dety Permanawati.
Kegiatan Monev ini berfokus pada penguatan kelembagaan Posyandu dalam mengimplementasikan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Penguatan ini diharapkan mampu menjadikan Posyandu sebagai pusat layanan masyarakat yang lebih komprehensif.
Dalam arahannya, Sekda Cakra Amiyana menegaskan bahwa transformasi Posyandu telah mengubah perannya menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat yang terintegrasi. Upaya ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi Sipandu Bedas, yang memungkinkan pelaporan menjadi lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan.
Sementara itu, Hj. Emma Dety Permanawati menyoroti berbagai terobosan nyata, khususnya dalam penanganan stunting. Salah satu langkah strategis yang diterapkan adalah kewajiban konsumsi dua butir telur setiap hari bagi anak-anak sebagai upaya pemenuhan gizi. Selain itu, ia juga memperkenalkan aplikasi Sipangula sebagai instrumen validasi data sosial secara real-time guna memastikan ketepatan sasaran program.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan layanan, Hj. Emma Dety turut mendorong pemisahan dana operasional bagi 4.366 Posyandu di Kabupaten Bandung. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para kader yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
Dengan berbagai inovasi dan penguatan kelembagaan tersebut, Kabupaten Bandung semakin menegaskan posisinya sebagai daerah percontohan dalam transformasi Posyandu, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.*
