SATUMEDIA.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajak generasi muda, khususnya Gen Z, untuk lebih bijak dalam merencanakan pernikahan. Ia menilai, dana yang biasanya dihabiskan untuk pesta resepsi sebaiknya dialihkan untuk membeli rumah sebagai investasi jangka panjang.
Imbauan tersebut disampaikan Dedi saat menghadiri kegiatan di Balai Nusantara Hunian Warisan Bangsa, Purwakarta, Selasa malam (14/4/2026). Menurutnya, memiliki hunian sendiri akan memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi pasangan yang baru menikah.
“Pesan saya, lebih baik uang buat pesta perkawinan dipakai beli rumah daripada jadi raja semalam, besoknya sengsara,” ujar Dedi.
Gubernur yang akrab disapa KDM itu bahkan berencana menerbitkan surat edaran yang mendorong masyarakat untuk tidak memaksakan diri menggelar pesta pernikahan mewah jika kondisi keuangan tidak memungkinkan. Ia menegaskan bahwa pernikahan dapat dilangsungkan secara sederhana di Kantor Urusan Agama (KUA).
“Nanti gubernur akan mengeluarkan surat edarannya adalah, bagi mereka yang tidak punya kemampuan keuangan yang cukup, kawin tidak usah pesta, cukup dikawin di KUA saja,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga menyoroti berbagai program yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang layak. Program tersebut meliputi rumah bersubsidi, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), hingga pembangunan apartemen dengan harga terjangkau.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengakses bantuan tersebut melalui berbagai mekanisme, seperti usulan aspirasi DPR maupun melalui aplikasi khusus yang tengah disiapkan oleh Pemprov Jabar.
“Ada bantuan untuk rumah tidak layak huni. Metodologinya, ada yang diusulkan melalui aspirasi DPR, ada juga yang rakyat bisa mengakses langsung melalui aplikasi khusus yang akan dibuat di Jabar,” jelasnya.
Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dengan bunga rendah untuk membeli rumah subsidi maupun hunian vertikal seperti rumah susun dan apartemen.
Pemprov Jawa Barat juga merencanakan pembangunan apartemen murah di sejumlah wilayah strategis, seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Bandung. Kebijakan ini akan diperkuat dengan penerbitan Peraturan Gubernur yang mewajibkan setiap kawasan industri menyediakan hunian bagi para pekerjanya.
“Ada apartemen di Bekasi, nanti ada di Depok, ada di Bogor, dan kami juga nanti bangun di Bandung. Termasuk Pemprov Jabar, Pak Sekda siapkan segera Peraturan Gubernurnya, setiap kawasan industri wajib untuk menyiapkan apartemen untuk karyawan,” tutur Dedi.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap generasi muda dapat lebih fokus membangun fondasi ekonomi keluarga sejak awal pernikahan, sehingga tercipta kesejahteraan yang berkelanjutan.*
