SATUMEDIA.ID – Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyoroti maraknya pembangunan jembatan tanpa izin yang menjadi salah satu penyebab utama banjir di Desa Panyadap, Kecamatan Solokanjeruk dan Bojong, Kecamatan Majalaya. Jembatan-jembatan tersebut diketahui dibangun secara mandiri oleh warga untuk kepentingan pribadi, bukan sebagai akses umum.
Menurut Dadang yang akrab dipanggil KSD, sebagian besar jembatan ilegal itu hanya menghubungkan ke satu rumah, bahkan telah berdiri selama puluhan tahun tanpa penertiban. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya bangunan rumah yang berdiri tepat di bibir sungai, melanggar aturan sempadan yang seharusnya bebas dari bangunan permanen.
“Ini sangat berbahaya. Saat debit air meningkat dan struktur bangunan tidak kuat, risiko keselamatan penghuni menjadi taruhan,” ujar KDS dikutip dari laman Instagramnya, Minggu (19/4/2026).
Di lapangan, pemerintah juga menemukan sejumlah jembatan ilegal yang telah beralih fungsi menjadi garasi mobil pribadi di atas aliran sungai. Selain mempersempit aliran air, kondisi tersebut menyebabkan penumpukan sampah dan menghambat akses alat berat untuk pengerukan sedimentasi.
Untuk mengatasi persoalan ini, Pemkab Bandung melalui Satgas Pentahelix mulai melakukan langkah penertiban. Sejak beberapa hari terakhir, petugas telah mendatangi rumah-rumah yang memiliki jembatan ilegal untuk memberikan surat peringatan sebagai tahap awal sebelum pembongkaran dilakukan.
Langkah tegas ini diambil guna mengembalikan fungsi sungai sesuai ketentuan, yakni dengan lebar ideal mencapai delapan meter.
Dadang mengajak masyarakat untuk mendukung penataan tersebut demi kepentingan bersama. Ia menegaskan, penertiban ini bukan semata penegakan aturan, tetapi juga upaya melindungi keselamatan ribuan warga dari ancaman banjir.
“Jangan sampai kepentingan pribadi mengorbankan keselamatan banyak orang. Kita harus bergerak bersama menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas banjir,” katanya.*
