Sorotan Publik soal 19.000 Sapi, BGN: Itu Asumsi Jika Masak Bersamaan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.(Dok.BGN).**

SATUMEDIA.ID – Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengenai kebutuhan hingga 19.000 ekor sapi per hari dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan publik. Angka tersebut sempat memicu cibiran di media sosial setelah disampaikan dalam dialog bersama Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi hal itu, Dadan meluruskan bahwa angka tersebut bukanlah kebutuhan riil harian, melainkan sekadar simulasi perhitungan. Ia menjelaskan, asumsi tersebut dibuat jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bersamaan memasak menu berbahan dasar daging sapi.

“Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG kalau memasak daging sapi bisa membutuhkan satu ekor sapi. Kalau seluruh SPPG memasak menu yang sama di hari tertentu, tinggal dikalikan jumlahnya,” ujar Dadan dalam siaran pers dikutip Kamis (23/4/2026).

Ia merinci, dalam satu kali proses memasak, kebutuhan daging sapi di satu SPPG berkisar antara 350 hingga 382 kilogram, atau setara satu ekor sapi. Namun, menu dalam program MBG tidak hanya terbatas pada daging sapi, melainkan juga mencakup sumber protein lain seperti telur, ayam, dan ikan.

Dadan menegaskan, BGN tidak pernah menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Pendekatan fleksibel dipilih untuk menghindari lonjakan kebutuhan bahan pangan yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasar.

Sebagai contoh, ia mengungkapkan pengalaman saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo pada 17 Oktober lalu. Ketika itu, menu nasi goreng dan telur disiapkan untuk sekitar 36 juta penerima manfaat.

“Hari itu dibutuhkan 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik sekitar Rp3.000,” kata Dadan.

Belajar dari kondisi tersebut, BGN kini mengedepankan penyesuaian menu berdasarkan potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat di masing-masing daerah. Selain menjaga stabilitas harga, langkah ini juga diharapkan mampu memberdayakan produksi pangan lokal.

“Kalau dipaksakan menu nasional yang sama, tekanannya tinggi dan harga pasti naik. Karena itu kita sesuaikan dengan kondisi daerah,” ujar Dadan.*

Pos terkait