SATUMEDIA.ID – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengaku harap-harap cemas menjelang penutupan masa pendaftaran seleksi pengelola kebun binatang. Hingga awal Mei 2026, jumlah lembaga yang menyatakan minat masih sangat terbatas, sementara tenggat waktu tinggal menghitung hari.
“Pendaftarannya tinggal beberapa hari lagi. Ini yang bikin saya agak deg-degan, karena syaratnya memang ketat sekali dan tidak semua lembaga konservasi menyanggupinya,” ujar Farhan dikutip dari laman Humas Pemkot Bandung, Minggu (3/5/2026).
Sesuai jadwal, masa pendaftaran akan ditutup pada 10 Mei 2026. Namun, dari sekitar 85 lembaga yang sebelumnya diundang oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, baru segelintir yang merespons serius.
“Dari 85 yang kita undang, belum semuanya kembali ke kita. Yang sudah memberi sinyal minat, kalau tidak salah baru sekitar empat,” kata Farhan.
Minimnya respons tersebut, menurut dia, tidak lepas dari ketatnya persyaratan yang diterapkan dalam proses seleksi. Standar tinggi sengaja ditetapkan untuk memastikan calon pengelola memiliki kapasitas, pengalaman, serta komitmen terhadap konservasi dan kesejahteraan satwa.
“Memang syaratnya berat, jadi wajar kalau belum banyak yang menyatakan minat secara serius,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi rendahnya jumlah pendaftar, Pemkot Bandung telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut mencakup tambahan waktu sekitar satu bulan setelah 6 Mei 2026.
“Kita sudah mengajukan perpanjangan deadline selama satu bulan setelah tanggal 6 Mei,” kata Farhan.
Di tengah proses seleksi yang masih berjalan, Pemkot memastikan kondisi satwa di Kebun Binatang Bandung tetap terjaga. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi lintas instansi, termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, dukungan juga datang dari lembaga internasional Fantara, khususnya dalam penyediaan obat-obatan bagi satwa.
Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkot Bandung untuk memastikan proses transisi pengelolaan tidak berdampak pada kesejahteraan hewan.
Farhan menegaskan, pemerintah daerah akan terus menyiapkan berbagai opsi agar proses seleksi tetap berjalan optimal dan menghasilkan pengelola yang kompeten.
“Pada dasarnya, berbagai opsi sedang kita siapkan dan langkah-langkah antisipasi terus dilakukan,” pungkasnya.*
