SATUMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa bersekolah pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Tidak hanya sekolah negeri yang digratiskan, siswa miskin yang masuk sekolah swasta pun akan mendapatkan bantuan pembiayaan dari pemerintah.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto mengatakan, bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat kategori desil 1, 2, dan 3 agar tidak ada siswa yang terhambat melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi.
“Kalau mereka sekolah di swasta, kita biayai. Kalau di negeri, kita gratiskan,” kata Purwanto saat Kick Off SPMB Jawa Barat SMA, SMK, dan SLB di Kompleks Olahraga Arcamanik, Kota Bandung, Senin (18/5/2026).
Menurut dia, dukungan pemerintah tidak hanya sebatas biaya pendidikan, tetapi juga mencakup kebutuhan perlengkapan sekolah siswa. Mulai dari seragam, sepatu, hingga kebutuhan personal lainnya akan dibantu melalui program pemerintah daerah.
“Biaya personal seperti sepatu, seragam, dan kebutuhan lainnya juga dibantu pemerintah,” ujarnya.
Purwanto menekankan, Pemprov Jabar ingin memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh hak pendidikan tanpa terkecuali.
“Tidak boleh ada anak miskin di Provinsi Jawa Barat yang tidak sekolah. Mereka harus tetap sekolah, baik di negeri maupun swasta,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan SPMB 2026, Dinas Pendidikan Jawa Barat juga berupaya memperluas akses pendidikan dengan mengoptimalkan kapasitas sekolah negeri dan swasta di berbagai daerah.
“Kita akan optimalkan daya tampung yang ada baik di negeri maupun swasta,” katanya.
Sementara itu, di wilayah yang akses sekolah negerinya masih terbatas, pemerintah menyiapkan sekolah penyangga dengan kapasitas kelas lebih besar untuk menampung siswa.
“Sekolah penyangga ini kelasnya bisa lebih dari 36 sampai 40 siswa karena di wilayah tersebut tidak ada sekolah negeri atau lokasinya jauh,” ujar Purwanto.
Kick Off SPMB 2026 menjadi langkah awal sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme penerimaan murid baru sekaligus penegasan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif dan merata di Jawa Barat.*
