SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat upaya pengendalian banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah. Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan banjir melalui langkah terukur dan kolaborasi lintas sektor.
Komitmen itu disampaikan Bupati Dadang saat menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan Pengelolaan Sampah di Gedung Moh Toha, Kodim 0624/Kabupaten Bandung, Kutawaringin, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, berbagai program normalisasi sungai yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir terbukti mampu mengurangi sejumlah titik genangan. Namun demikian, tantangan baru seperti sedimentasi sungai, penyempitan aliran air, hingga persoalan pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
“Banjir dan sampah merupakan persoalan bersama yang membutuhkan kerja kolektif. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara serius, cepat, dan berkelanjutan,” kata Dadang yang yang akrab dipanggil KDS.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Bandung akan menambah tiga unit excavator melalui APBD Perubahan untuk mendukung percepatan normalisasi sungai di sejumlah kawasan prioritas.
Selain itu, seluruh jajaran kewilayahan mulai dari camat, kepala desa, lurah hingga unsur TNI diminta melakukan pendataan dan pemetaan titik-titik rawan banjir di wilayah masing-masing.
Pemkab Bandung juga tengah menyiapkan kajian teknis serta grand design penanganan banjir sebagai acuan pembangunan jangka panjang. Kajian tersebut mencakup kebutuhan normalisasi sungai dan saluran air, pembangunan tanggul, pompa air, pintu air, hingga kolam retensi.
Salah satu langkah yang telah disiapkan yakni penyediaan lahan kolam retensi seluas 2,1 hektare yang status lahannya telah bebas dan siap dimanfaatkan untuk mendukung pengendalian banjir.
Di sisi lain, perhatian khusus diberikan terhadap kawasan Sapan, Kecamatan Bojongsoang, yang selama ini menjadi salah satu wilayah paling terdampak banjir saat musim hujan.
Untuk memastikan program berjalan efektif, KDS mendorong terbentuknya kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, TNI-Polri, akademisi, komunitas lingkungan, pelaku usaha, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.
Ia juga mengajak para pengembang untuk berperan aktif menyediakan lahan pengendalian banjir sesuai ketentuan tata ruang yang berlaku. Sejumlah lokasi strategis bahkan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum.
“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi semua pihak agar upaya yang dilakukan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri anggota DPR RI, jajaran Satgas Citarum Harum, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah se-Bandung Raya, komunitas pecinta lingkungan, unsur paguyuban, serta akademisi.*
