SATUMEDIA.ID – Bupati Bandung Dadang Supriatna atau yang akrab disapa KDS melontarkan peringatan keras kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan, khususnya dalam upaya penanganan banjir di kawasan Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang.
Menurut KDS, keselamatan warga dan pengendalian banjir merupakan prioritas utama pemerintah daerah yang tidak bisa ditawar. Karena itu, ia meminta seluruh pelaku usaha mendukung langkah normalisasi saluran air yang saat ini tengah digenjot Pemkab Bandung.
“Kami tidak akan mentoleransi perusahaan yang mengabaikan kepentingan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Jika tetap keras kepala, siap-siap disegel dan dipasang police line sesuai aturan yang berlaku,” tegas KDS dikutip dari akun Instagram dadangsupriatna, Jumat (5/6/2026).
Ia menjelaskan, saat ini proyek peninggian jalan setinggi satu meter serta peninggian jembatan di kawasan industri Tegalluar akan segera memasuki tahap lelang. Oleh karena itu, pembangunan dan normalisasi drainase harus dilakukan secepatnya agar selaras dengan pembangunan infrastruktur tersebut.
KDS mengatakan, pemerintah daerah bersama Pemerintah Desa Tegalluar, perangkat daerah, dan para pelaku usaha terus melakukan langkah konkret untuk mengembalikan fungsi saluran air yang selama ini mengalami penyumbatan.
Dalam kesempatan itu, ia meminta komitmen langsung dari para pemilik perusahaan untuk menghibahkan sebagian kecil lahannya, sekitar 2 hingga 4 meter, guna mendukung kelancaran normalisasi saluran air.
“Kita hidup bermasyarakat. Jangan egois. Tanah tidak akan dibawa mati, tetapi kepedulian yang diberikan hari ini bisa menyelamatkan banyak warga dari ancaman banjir,” ujarnya.
Selain itu, KDS mengingatkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, setiap pengembang atau pemohon izin di kawasan tersebut memiliki kewajiban memberikan kontribusi lahan untuk mendukung program penanganan banjir.
Lahan yang terkumpul nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan danau retensi seluas sekitar 13 hektare yang diproyeksikan menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir di wilayah Tegalluar dan sekitarnya.
Meski demikian, KDS menegaskan pemerintah masih mengedepankan pendekatan persuasif dan mengharapkan adanya iktikad baik dari para pelaku usaha. Namun, apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, Pemkab Bandung tidak akan ragu mengambil tindakan tegas.
“Saya memiliki beban moral kepada masyarakat. Jika kelonggaran dan kesempatan yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik, saya sudah instruksikan Satpol PP untuk melakukan penyegelan dan pemasangan police line sesuai ketentuan perundang-undangan,” katanya.
Pemkab Bandung memastikan langkah penanganan banjir di Desa Tegalluar akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat serta menciptakan kawasan industri yang lebih tertib dan ramah lingkungan.*
