SATUMEDIA.ID – Alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Provinsi DKI Jakarta melonjak tajam pada 2026. Pemerintah mengalokasikan 10.000 unit bantuan, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 158 unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan peningkatan kuota tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Hal itu disampaikan Maruarar saat meninjau lokasi usulan penerima BSPS di Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program sekaligus mengecek kondisi rumah calon penerima bantuan.
Dari total 10.000 unit yang dialokasikan, sebanyak 9.700 unit diperuntukkan bagi kawasan perkotaan, sedangkan 300 unit lainnya untuk wilayah pesisir di Kepulauan Seribu.
Adapun rinciannya meliputi Jakarta Barat sebanyak 2.443 unit, Jakarta Utara 1.827 unit, Jakarta Pusat 1.810 unit, Jakarta Timur 1.810 unit, Jakarta Selatan 1.810 unit, serta Kepulauan Seribu 300 unit.
Khusus di Jakarta Pusat, pemerintah telah menginventarisasi dan memverifikasi 614 rumah yang tersebar di delapan kecamatan dan 35 kelurahan. Di Kelurahan Kebon Sirih sendiri terdapat 10 calon penerima bantuan, sedangkan di Kecamatan Menteng secara keseluruhan terdapat 27 unit yang diusulkan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Maruarar menegaskan pelaksanaan BSPS harus dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan tanpa pungutan biaya kepada masyarakat.
“Ini perintah Presiden Prabowo. Jakarta adalah etalase Indonesia. Karena itu saya minta dukungan pemerintah daerah agar pelaksanaan program yang telah dialokasikan sekitar 10.000 unit ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Maruarar.
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar meninjau rumah milik Supendi (64), seorang pedagang, dan Raffles (61), penjual sate Padang. Berdasarkan hasil verifikasi, kedua rumah mengalami kerusakan berat sehingga memenuhi syarat sebagai penerima bantuan BSPS.
Pengerjaan rehabilitasi rumah dijadwalkan berlangsung mulai 30 Juni hingga 30 Agustus 2026.
Menurut Maruarar, pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati target pembangunan dan perbaikan sebanyak 400.000 rumah melalui program BSPS pada tahun ini. Karena itu, seluruh proses pelaksanaan diminta berjalan secepat mungkin agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kepastian status legalitas lahan sebagai salah satu syarat pelaksanaan program. Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk menyelesaikan berbagai kendala terkait legalitas lahan.
Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Eril Lumbun menyatakan pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap status lahan calon penerima bantuan agar pelaksanaan BSPS dapat berjalan sesuai ketentuan.
Turut mendampingi Menteri PKP dalam peninjauan itu antara lain Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Staf Khusus Menteri Novelin Silalahi, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Anggoro Putro, Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Musrifah, Kepala Pusat Pengembangan SDM Irianto Sirait, Kepala Balai P3KP Jawa I Elias Wijaya Panggabean, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Eril Lumbun beserta jajaran, serta Lurah Kebon Sirih.*
