SATUMEDIA.ID -Pemerintah pusat menyiapkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun (rusun) di Kota Bandung sebagai bagian dari percepatan Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Pembangunan hunian vertikal tersebut dinilai menjadi salah satu langkah untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak di tengah keterbatasan lahan perkotaan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dalam pengembangan hunian vertikal. Menurutnya, pembangunan 1.000 unit rumah susun sekaligus merupakan yang pertama di Kota Bandung.
“Kalau saya tidak salah, Kota Bandung belum pernah mendapatkan pembangunan rumah susun sebanyak 1.000 unit sekaligus. Pada masa Presiden Prabowo inilah kita bangun 1.000 rumah susun di Kota Bandung,” ujar Maruarar dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Balarea Plaza Summarecon Bandung, Rabu (15/7/2026).
Maruarar menegaskan, percepatan pembangunan perumahan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
“Presiden Prabowo tidak mau pelayanan kepada rakyat berjalan lambat. Beliau ingin membantu rakyat dengan cepat dan dalam skala besar,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan pihaknya siap memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Bandung agar masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah memperoleh pembiayaan rumah.
Menurut Heru, BP Tapera juga membuka peluang pemanfaatan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendukung pembangunan rumah susun di Kota Bandung.
“Kami siap mempercepat kolaborasi. Pembiayaan FLPP nantinya bisa masuk untuk rumah susun sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” ujar Heru.
Ia menambahkan, kebutuhan rumah di Jawa Barat masih sangat tinggi sehingga memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang.
“Kami terus mendukung penyediaan rumah layak bagi masyarakat. Tanpa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kebutuhan rumah yang masih tinggi akan sulit dipenuhi,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan Pemkot Bandung menyiapkan berbagai terobosan regulasi untuk mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah di Kota Bandung.
Farhan mengatakan, penyediaan perumahan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang hingga kini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari regulasi yang tumpang tindih hingga harga rumah yang terus meningkat.
“Melalui Program Tiga Juta Rumah dari Presiden Prabowo, dogma bahwa generasi sekarang tidak mungkin memiliki rumah akan kita bongkar bersama-sama. Setiap orang di negeri ini berhak memiliki atap di atas kepalanya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya,” ujar Farhan.
Menurut Farhan, program tersebut juga menjadi peluang untuk mempercepat penataan kawasan permukiman sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Ia menambahkan, pembangunan kawasan hunian di Kota Bandung akan diarahkan terintegrasi dengan sistem transportasi publik melalui konsep Transit Oriented Development (TOD).
“Pembangunan rumah susun dalam skema Transit Oriented Development, yaitu kawasan hunian yang terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi publik, menjadi sangat penting. Salah satu indikator kesejahteraan dan produktivitas sebuah kota adalah tingginya mobilitas masyarakatnya,” katanya.
Farhan memastikan Pemkot Bandung bersama DPRD Kota Bandung akan terus menyesuaikan berbagai regulasi agar Program Tiga Juta Rumah dapat diimplementasikan secara optimal di Kota Bandung.
“Kami dari Pemerintah Kota Bandung bersama seluruh kepala perangkat daerah dan DPRD akan selalu berkomitmen melakukan terobosan-terobosan aturan agar Program Tiga Juta Rumah di seluruh Indonesia terwujud juga di Kota Bandung,” tuturnya.*
