SATUMEDIA.ID – Dua puluh tahun setelah tsunami Pangandaran menerjang pesisir selatan Jawa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan bahwa ancaman tsunami masih nyata. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat dinilai tidak boleh berkurang meski bencana besar tersebut telah lama berlalu.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, tsunami Pangandaran pada 17 Juli 2006 menjadi salah satu titik balik penting dalam penguatan sistem peringatan dini tsunami di Indonesia. Jika tsunami Aceh 2004 menjadi awal pembangunan Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS), maka tragedi Pangandaran mempercepat penyempurnaan sistem yang kemudian resmi beroperasi pada 2008.
Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada pukul 15.19 WIB saat itu memicu tsunami setinggi 4 hingga 8 meter. Gelombang menghantam sekitar 250 kilometer pesisir selatan Jawa, mulai dari Pangandaran, Jawa Tengah bagian selatan, hingga Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sebanyak 668 orang meninggal dunia dalam bencana tersebut. Ribuan rumah rusak, sementara tsunami Pangandaran tercatat sebagai salah satu bencana paling mematikan di Indonesia setelah tsunami Aceh 2004.
Menurut Faisal, dalam dua dekade terakhir kemampuan sistem peringatan dini tsunami terus berkembang. Saat ini BMKG didukung jaringan sensor seismograf real-time, ratusan alat pengukur pasang surut laut (tide gauge), serta sistem komputasi berkinerja tinggi yang memungkinkan informasi peringatan dini disampaikan kurang dari tiga menit setelah gempa terjadi.
“Melalui inovasi modern ini, BMKG kini mampu menyiarkan informasi peringatan dini tsunami dalam waktu kurang dari tiga menit setelah gempa bumi terjadi. Selanjutnya, aksi dini harus dijaga melalui edukasi yang tiada henti, simulasi rutin, dan kolaborasi lintas sektor,” kata Faisal dalam siaran pers dikutip Senin (20/7/2026).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa teknologi tidak akan mampu menyelamatkan nyawa apabila masyarakat tidak memahami cara merespons informasi peringatan dini.
“Kesiapan dalam hitungan detik yang kritis inilah yang menjadi ujung tombak rantai keselamatan,” ujarnya.
Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riama mengatakan, tantangan terbesar dalam mitigasi tsunami justru terletak pada menjaga ingatan kolektif masyarakat. Menurut dia, karena tsunami tergolong bencana yang jarang terjadi, kesadaran terhadap ancamannya cenderung memudar seiring waktu.
Karena itu, BMKG terus memperkuat edukasi kebencanaan bersama BNPB, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan komunitas melalui berbagai program, termasuk pembentukan Tsunami Ready Community di kawasan pesisir.
Program tersebut dirancang agar masyarakat memiliki pemahaman mengenai risiko tsunami, mengenali jalur evakuasi, hingga mampu mengambil keputusan secara cepat ketika peringatan dini dikeluarkan.
Head of ICG/IOTWMS Secretariat UNESCO-IOC Srinivas Kumar Tummala menilai tsunami Pangandaran menjadi pelajaran bahwa besarnya ancaman tidak selalu ditentukan oleh kuatnya guncangan gempa. Ia mencontohkan, saat peristiwa 2006 banyak warga tidak merasakan guncangan yang signifikan, tetapi tsunami tetap datang dan menimbulkan korban jiwa.
Menurut Srinivas, masyarakat juga perlu memahami potensi tsunami non-seismik, seperti yang pernah terjadi di Palu, Selat Sunda, maupun akibat letusan gunung api bawah laut Tonga.
Sementara itu, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami mengatakan pemerintah daerah terus mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam pembangunan kawasan pesisir. Upaya tersebut dilakukan melalui pengaturan zonasi permukiman, pembangunan infrastruktur pelindung pantai, pemasangan rambu evakuasi, hingga penyediaan Tempat Evakuasi Sementara (TES).
Pada peringatan 20 tahun tsunami Pangandaran, BMKG juga meresmikan sejumlah desa pesisir sebagai Tsunami Ready Community yang memperoleh pengakuan dari UNESCO-IOC. Desa-desa tersebut berada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Pelabuhanratu, dan Bengkulu, yang telah memenuhi standar kesiapsiagaan melalui penyusunan peta risiko, rencana evakuasi, serta sistem peringatan dini yang aktif.*
