SATUMEDIA.ID – Persiapan cabang olahraga bowling National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menghadapi kendala serius menjelang Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) VII Jawa Barat 2026. Keterlambatan pencairan anggaran hibah membuat program latihan atlet berjalan sangat terbatas dan sebagian besar dibiayai dari uang pribadi atlet.
Dampak keterbatasan anggaran itu tidak hanya mengurangi intensitas latihan, tetapi juga memaksa tim memangkas jumlah atlet yang dipersiapkan. Sejumlah nomor pertandingan bahkan terancam tidak diikuti karena minimnya dukungan pembinaan.
Koordinator sekaligus Pelatih Bowling NPCI KBB, Acep Kurnia, mengatakan selama ini kebutuhan biaya latihan sempat ditutupi melalui dana talangan organisasi. Namun, skema tersebut kini tidak lagi memungkinkan karena anggaran harus dibagi untuk mendukung 14 cabang olahraga lainnya.
“Selama ini sewa lintasan masih bisa dibantu dana talangan organisasi. Sekarang dana itu sudah habis karena harus dibagi untuk kebutuhan cabang olahraga lain,” ujar Acep, Senin (20/7/2026).
Menurut dia, biaya latihan bowling tergolong tinggi. Sewa satu lintasan untuk dua atlet mencapai sekitar Rp200.000 per jam. Dengan kebutuhan tujuh lintasan untuk 14 atlet, biaya latihan mencapai Rp1,4 juta setiap sesi atau sekitar Rp5,6 juta dalam sebulan.
Akibat keterbatasan dana tersebut, NPCI KBB terpaksa mengurangi jumlah atlet yang rutin berlatih dari semula 18 orang menjadi hanya empat atlet. Kondisi itu membuat peluang mengikuti seluruh nomor pertandingan di Peparda semakin kecil.
“Kami terpaksa mengurangi jumlah atlet yang berlatih. Konsekuensinya, ada beberapa nomor pertandingan yang kemungkinan tidak bisa kami ikuti,” kata Acep.
Kondisi tersebut juga berdampak pada Dwi Widiantoro, atlet andalan NPCI KBB yang juga berstatus atlet nasional. Acep menilai atlet dengan level prestasi seperti Dwi membutuhkan latihan yang berkesinambungan untuk menjaga kualitas teknik dan mental bertanding.
Namun, karena belum adanya dukungan anggaran, Dwi harus menggunakan dana pribadi untuk tetap menjalani latihan.
“Kalau latihan tidak rutin, performanya pasti menurun. Atlet berprestasi seharusnya mendapat dukungan penuh untuk pembinaan, bukan justru membiayai latihan dari tabungannya sendiri,” ujarnya.
Acep mengatakan pihaknya telah mengusulkan anggaran pembinaan sejak tahun lalu. Namun, alokasi yang disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bandung Barat dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pembinaan atlet.
Meski demikian, ia mengaku mendapat sinyal positif setelah melakukan audiensi dengan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah disebut berkomitmen menambah dukungan anggaran melalui APBD Perubahan, meski pencairannya diperkirakan baru berlangsung pada Oktober atau November 2026.
Sambil menunggu anggaran cair, pengurus NPCI KBB kini berupaya mencari dana talangan dari berbagai pihak, termasuk kalangan pengusaha, individu, maupun lembaga pembiayaan. Mereka juga berharap pemerintah daerah bersama DPRD dapat mempercepat proses dukungan anggaran agar persiapan atlet tidak semakin tertinggal.
“Kalau kondisi ini terus berlanjut, target medali akan semakin sulit dicapai. Bowling membutuhkan latihan yang konsisten, bukan dibayangi kekhawatiran soal biaya sewa lintasan setiap pekan,” kata Acep.*
