SATUMEDIA.ID – Munculnya isu pencalonan Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira sebagai calon wali kota pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2030 dinilai belum tepat untuk dibahas saat ini.
Wacana tersebut dikhawatirkan dapat mengalihkan fokus pemerintah daerah dari agenda pembangunan yang tengah berjalan.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Arlan Siddha, menilai pembicaraan mengenai kontestasi politik lima tahun mendatang sebaiknya tidak menjadi prioritas ketika masa kepemimpinan Wali Kota Ngatiyana dan Wakil Wali Kota Adhitia Yudisthira masih berada pada periode awal.
Menurut Arlan, duet kepala daerah tersebut perlu lebih mengutamakan penguatan kerja sama untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi Kota Cimahi. Ia menilai, masyarakat saat ini menunggu hasil kerja nyata pemerintah, bukan dinamika politik menjelang pemilihan berikutnya.
“Apabila para pimpinan daerah mulai disibukkan dengan upaya membangun posisi politik masing-masing, hal itu berpotensi mengurangi soliditas pemerintahan. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi kepercayaan publik dan memunculkan ketidakpastian di kalangan aparatur sipil negara dalam menjalankan kebijakan pemerintah,” tutur Arlan, Kamis (23/7/2026).
Ia juga menilai langkah partai politik yang mulai menggulirkan nama Adhitia sebagai figur untuk Pilkada 2030 belum sesuai dengan momentum. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi memunculkan anggapan di masyarakat bahwa kepentingan politik lebih didahulukan daripada penyelesaian program pembangunan.
Terkait respons “kenapa tidak” mengenai peluang maju pada Pilkada 2030, Arlan menilai pernyataan tersebut sebaiknya disertai penegasan bahwa fokus utama saat ini adalah menuntaskan amanah sebagai wakil wali kota dan mendukung jalannya pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
*Dinamika politik di internal koalisi merupakan hal yang lumrah. Namun, seluruh pihak diharapkan mampu menjaga etika politik agar kompetisi tidak berdampak pada efektivitas pemerintahan maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Sebagai langkah menjaga stabilitas, Arlan menyarankan agar Wali Kota Ngatiyana dan Wakil Wali Kota Adhitia Yudisthira terus memperkuat komunikasi dan menyamakan arah kebijakan. Sementara itu, partai politik diimbau menahan manuver politik yang dinilai berpotensi memicu polemik sebelum tahapan resmi Pilkada 2030 dimulai.*
