SATUMEDIA.ID – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pasokan air bersih bagi warga masih terkendali meski sejumlah wilayah mulai terdampak musim kemarau. Hingga akhir Juli 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung belum menerima laporan kondisi darurat kekeringan karena distribusi air bersih terus dilakukan secara rutin.
Farhan mengatakan, sejumlah kawasan di Kota Bandung memang mulai mengalami penurunan ketersediaan air. Namun, kondisi tersebut masih dapat diatasi melalui pengiriman air bersih menggunakan mobil tangki.
“Sejauh ini memang ada beberapa wilayah yang mulai mengalami kekeringan. Namun, semuanya masih bisa ditangani melalui distribusi air bersih menggunakan mobil tangki sehingga belum ada kondisi darurat,” ujar Farhan usai apel di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (27/7/2026).
Ia menyebutkan, wilayah yang paling rentan mengalami kekeringan berada di kawasan Bandung Timur dan Bandung Utara, seperti Ujungberung, Cibiru, dan wilayah sekitarnya. Untuk mengantisipasi dampak kemarau, Pemkot Bandung terus menyalurkan bantuan air bersih ke kawasan yang membutuhkan.
Menurut Farhan, sedikitnya satu mobil tangki disalurkan setiap hari ke rukun warga (RW) yang mengalami kekurangan pasokan air.
“Hampir setiap hari kami mengirim minimal satu mobil tangki ke RW yang membutuhkan. Sampai sekarang kebutuhan air bersih masyarakat masih dapat dipenuhi,” katanya.
Ia menjelaskan, distribusi air bersih dilakukan oleh Perumda Tirtawening, sedangkan penyediaan sarana air bersih turut melibatkan TNI dan berbagai pihak lainnya. Kolaborasi tersebut dinilai mampu menjaga pelayanan air bersih selama musim kemarau.
“Distribusi tangki dilakukan oleh PDAM. Untuk penyediaan sarana air bersih juga dibantu TNI dan berbagai sumber lainnya sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ucap Farhan.
Farhan menambahkan, Pemkot Bandung terus memantau kondisi sumber air, terutama di kawasan Bandung Timur yang memiliki sejumlah mata air yang dimanfaatkan masyarakat. Kendati demikian, hingga kini pasokan air bersih masih dapat diantisipasi melalui distribusi tangki.
Ia mengatakan, pola penanganan tersebut juga telah diterapkan saat musim kemarau tahun sebelumnya dan terbukti mampu memenuhi kebutuhan warga.
“Tahun lalu kami menghadapi kondisi yang sama dan semuanya dapat diatasi. Tahun ini langkah antisipasi terus kami lakukan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh air bersih,” ujarnya.
Selain membahas penanganan dampak kemarau, Farhan juga menyampaikan perkembangan proses pengisian direksi Perumda Tirtawening. Ia mengatakan, nama calon direksi telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kini menunggu persetujuan.
“Nama calon sudah kami usulkan ke Kemendagri. Kami tinggal menunggu persetujuan. Calon utama berasal dari kalangan profesional di luar PDAM, sedangkan calon lainnya berasal dari internal sesuai kebutuhan organisasi,” katanya.
Farhan menegaskan, proses pengangkatan direksi badan usaha milik daerah (BUMD) tidak dapat dilakukan sepihak oleh pemerintah daerah karena harus memperoleh persetujuan dari Kemendagri.
“Seluruh proses pengangkatan direksi BUMD harus mengikuti ketentuan pemerintah pusat. Karena itu, kami menunggu persetujuan Kemendagri sebelum menetapkan direksi,” ujar Farhan.*
