SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menegaskan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah (BMD) tidak dapat dilakukan sembarangan. Setiap aset yang akan dihapus harus melalui proses selektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penegasan itu disampaikan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat, saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Selasa (11/8/2026).
Jeje mengatakan, penghapusan aset merupakan salah satu bagian penting dalam penataan barang milik pemerintah daerah. Karena itu, setiap prosesnya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.
“Setiap proses penghapusan maupun pemindahtanganan barang milik daerah harus dilakukan secara selektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Jeje.
Menurut dia, pengelolaan aset daerah tidak hanya berkaitan dengan pencatatan administrasi. Pemerintah daerah juga harus memastikan setiap barang memiliki data, status, kondisi, dan penggunaan yang jelas.
Untuk itu, Pemkab Bandung Barat akan meningkatkan pengawasan dan koordinasi antarperangkat daerah serta mengoptimalkan sistem informasi dalam proses inventarisasi dan penatausahaan BMD.
Setiap perangkat daerah sebagai pengguna barang juga diminta memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap aset yang berada dalam penguasaannya.
Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui secara pasti keberadaan, kondisi, penggunaan, dan status setiap aset yang dimiliki.
Jeje mengatakan, aset daerah yang masih memiliki nilai guna harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemanfaatan BMD, kata dia, harus dilakukan secara tertib, efisien, transparan, serta memberikan manfaat ekonomi maupun sosial. Namun, pemanfaatan tersebut tetap harus memperhatikan aspek keamanan dan kepastian hukum.
“Pengelolaan barang milik daerah tidak boleh berhenti pada aspek administratif. Aset harus terlindungi, memiliki kepastian status, dan bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan daerah,” katanya.
Pemkab Bandung Barat juga akan memperkuat tiga aspek pengamanan aset, yakni pengamanan administrasi, fisik, dan hukum.
Penguatan tersebut dinilai penting untuk mencegah aset daerah tidak jelas statusnya, tidak tercatat dengan baik, atau tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
Jeje menambahkan, penghapusan aset juga harus didukung dengan tata kelola yang baik sejak proses inventarisasi hingga penatausahaan.
Menurut dia, kualitas data menjadi salah satu kunci agar pemerintah daerah dapat menentukan langkah yang tepat terhadap setiap barang milik daerah, termasuk aset yang sudah tidak lagi digunakan.
Karena itu, Pemkab Bandung Barat berkomitmen menjadikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam pengelolaan BMD.
Jeje menyebut keberhasilan pengelolaan aset tidak hanya bergantung pada regulasi. Pelaksanaannya juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian, konsistensi penerapan aturan, serta tanggung jawab setiap perangkat daerah.
Berbagai masukan fraksi DPRD, lanjut Jeje, akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Ia berharap regulasi tersebut nantinya dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk memastikan pengelolaan aset daerah berjalan tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Termasuk dalam memastikan proses penghapusan dan pemindahtanganan aset dilakukan secara terukur serta tidak keluar dari ketentuan hukum yang berlaku.*





