SATUMEDIA.ID – Wali Kota Cimahi Ngatiyana memberikan penegasan keras saat melantik pejabat baru di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Ia memastikan proses rotasi dan promosi ASN tidak disusupi praktik jual beli jabatan.
Menurut Ngatiyana, jabatan pemerintahan harus diperoleh melalui proses yang terukur dan berdasarkan kinerja, bukan karena transaksi ataupun kepentingan tertentu.
“Saya ingin memastikan kepada masyarakat bahwa pengisian jabatan di Pemkot Cimahi dilakukan sesuai aturan. Tidak ada ruang untuk jual beli jabatan,” ujar Ngatiyana.
Penegasan tersebut disampaikan Ngatiyana saat melantik Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (Disdagkoperin) serta 17 pejabat fungsional di lingkungan Pemkot Cimahi, Jumat (4/9/2026).
Ia mengingatkan pejabat yang mendapat kepercayaan agar tidak menganggap jabatan sebagai fasilitas untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Sebaliknya, jabatan harus dibuktikan melalui kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Jabatan ini adalah amanah yang harus dijawab dengan kerja nyata. Jangan sampai kepercayaan yang diberikan justru dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri,” katanya.
Ngatiyana juga memberikan perhatian khusus kepada Kepala Disdagkoperin yang baru. Posisi tersebut dinilai strategis karena memiliki cakupan tugas yang luas, mulai dari perdagangan, koperasi, UMKM hingga sejumlah unit pelaksana teknis daerah.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas, ia meminta pejabat tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif.
Pejabat dituntut menghasilkan inovasi, memperkuat kolaborasi, dan menciptakan terobosan yang berdampak langsung terhadap perekonomian Kota Cimahi.
“Jangan hanya bekerja berdasarkan rutinitas. Kondisi sekarang menuntut pejabat lebih kreatif, inovatif, dan mampu membangun kerja sama yang menghasilkan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ngatiyana.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas masing-masing dan tidak terlena dengan posisi yang diemban.
Ngatiyana menegaskan, ukuran keberhasilan pejabat bukanlah posisi yang dimiliki, melainkan manfaat yang mampu diberikan kepada masyarakat.*
