SATUMEDIA.ID – Usia Kota Bandung yang telah mencapai 216 tahun masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Persoalan sampah, banjir, infrastruktur, hingga ketahanan pangan menjadi tantangan yang membutuhkan penanganan secara bersama-sama.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan tersebut seorang diri.
Hal itu disampaikan Farhan dalam Rapat Paripurna Hari Jadi ke-216 Kota Bandung (HJKB) di DPRD Kota Bandung, Jumat (25/9/2026).
Farhan mengatakan, peringatan hari jadi Kota Bandung harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pihak, bukan sekadar agenda seremonial tahunan.
“Usia 216 tahun bukan berarti seluruh persoalan kota sudah selesai. Justru kita harus menjadikan momentum ini untuk memperbaiki kekurangan dan mempercepat kerja bersama,” ujar Farhan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah sampah.
Farhan mengatakan, Pemkot Bandung mulai mendorong perubahan pola pengelolaan sampah dengan memperkuat penanganan dari tingkat lingkungan.
Program Gaslah dan pembangunan fasilitas kompos di tingkat RT menjadi bagian dari upaya tersebut.
Menurut Farhan, pengolahan sampah sejak dari sumbernya diperlukan agar volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir dapat ditekan.
“Persoalan sampah harus diselesaikan sejak dari hulu. Artinya, pengurangan dan pengolahan harus dimulai dari lingkungan tempat sampah itu dihasilkan,” katanya.
Selain itu, Pemkot Bandung menyiapkan fasilitas pengolahan sampah di kawasan Gedebage.
Fasilitas tersebut akan diarahkan untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif atau Solid Recovered Fuel (SRF).
Pemkot Bandung telah menyiapkan kerja sama dengan pemerintah pusat, PLN dan Pertamina. Pematangan lahan dan pembangunan fasilitas ditargetkan dimulai November 2026.
Rencana tersebut menjadi bagian dari persiapan perubahan sistem pengelolaan sampah, termasuk menghadapi masa transisi setelah pengelolaan sampah di TPA Sarimukti.
Persoalan lain yang disoroti Farhan adalah banjir. Ia mengatakan, sejumlah wilayah di Bandung bagian timur dan selatan masih memiliki kerentanan banjir. Kondisi tersebut berkaitan dengan sistem Sungai Citarum yang menurutnya belum sepenuhnya tertangani.
Pemkot Bandung memperkirakan penanganan banjir di kawasan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 800 miliar dalam setahun.
“Penanganan banjir di wilayah timur dan selatan membutuhkan biaya kurang lebih Rp 800 miliar setiap tahun,” kata Farhan.
Besarnya kebutuhan anggaran membuat Pemkot Bandung harus menggandeng pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan pihak swasta.
Farhan mengatakan, penanganan persoalan tersebut membutuhkan skema pembiayaan lintas pemerintahan dan kolaborasi dengan dunia usaha.
Farhan juga meminta pembangunan infrastruktur di Kota Bandung tidak mengabaikan mobilitas masyarakat.
Pembangunan jalan, trotoar, drainase maupun penataan kabel udara, kata dia, tetap harus memperhitungkan dampaknya terhadap aktivitas warga.
“Jangan sampai pembangunan yang tujuannya memperbaiki kota justru menimbulkan gangguan besar terhadap mobilitas masyarakat,” ujarnya.
Khusus penataan kabel udara, Farhan menyadari proses tersebut dapat berdampak terhadap konektivitas internet.
Namun, pemerintah akan menyiapkan alternatif agar penataan jaringan tetap dapat dilakukan tanpa mengganggu layanan masyarakat.
Farhan juga menyinggung dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan.
Cuaca ekstrem dan kemarau panjang dinilai dapat memengaruhi ketersediaan bahan pangan yang dibutuhkan warga Kota Bandung.
Karena sebagian besar kebutuhan pangan Kota Bandung berasal dari daerah lain, pemerintah tidak hanya perlu memastikan distribusi berjalan lancar, tetapi juga menjaga produksi di wilayah pemasok.
“Yang harus kita jaga bukan hanya distribusinya. Produksi pangan di daerah asal juga harus dipastikan tetap tersedia sehingga kebutuhan masyarakat Bandung dapat terpenuhi,” kata Farhan.
Pemkot Bandung selanjutnya akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk menjaga ketersediaan pangan.
Dalam rapat paripurna tersebut, Farhan kembali menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kota.
Ia mengatakan, pemerintah harus lebih banyak turun ke lapangan dan mendengarkan langsung persoalan warga.
“Peran wali kota bukan menjadi superhero yang menyelesaikan semuanya sendiri. Pemerintah harus turun bersama masyarakat dan bekerja bersama untuk menyelesaikan persoalan,” ujar Farhan.
Farhan menyebut dirinya telah mendatangi 101 kelurahan melalui sejumlah program dan kegiatan kewilayahan, termasuk Prakarsa dan Siskamling Siaga Bencana.
Masih ada sekitar 50 kelurahan yang akan dikunjunginya untuk bertemu para ketua RW dan membahas persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, perkembangan Kota Bandung memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan Jawa Barat.
Menurut dia, Bandung memiliki peran sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi kreatif, kebudayaan dan inovasi di Jawa Barat.
Erwan menyebut perekonomian Jawa Barat pada triwulan II 2026 tumbuh 5,73 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut berada di atas ekonomi nasional yang tumbuh 5,29 persen.
Ia juga menyoroti program padat karya Pemkot Bandung yang hingga Agustus 2026 disebut telah menyerap sekitar 4.100 tenaga kerja.
Selain itu, sekitar 3.900 tenaga kerja lainnya disiapkan untuk terserap pada tahap berikutnya.
“Pembangunan harus terhubung dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan ruang bagi terciptanya kesempatan kerja,” kata Erwan.*
