KPK Tahan Staf Anggota DPRD Jatim dalam Kasus Suap Dana Hibah Rp 291,5 Miliar

KPK menahan BGS yang merupakan staf AS, anggota DPRD Jawa Timur.(Dok KPK).**

SATUMEDIA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur (Jatim) periode anggaran 2019-2022.

Kali ini, KPK menahan BGS yang merupakan staf AS, anggota DPRD Jawa Timur sekaligus pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, BGS merupakan tersangka dari klaster kedua dalam perkara dugaan suap dana hibah yang terbagi menjadi tiga klaster.

“Penahanan terhadap BGS dilakukan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari pertama, mulai 16 November hingga 5 Desember 2026. Saat ini, yang bersangkutan ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” ujar Budi dalam keterangannya yang dikutip Kamis (19/11/2026).

Sebelum BGS, penyidik KPK telah lebih dahulu menahan empat tersangka lain dari klaster yang sama, yakni AY, MF, RWR, dan MM.

Perkara keempat tersangka tersebut kini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Budi menjelaskan, kasus ini berkaitan dengan dugaan pemberian uang komitmen atau fee atas pengelolaan dana hibah yang menjadi jatah AS melalui peran BGS.

Dalam perkara tersebut, AS diduga memperoleh alokasi dana hibah untuk periode 2019-2022 dengan nilai mencapai Rp 291,5 miliar.

Namun, alokasi dana itu diduga disertai permintaan imbalan sebesar 15-20 persen kepada koordinator lapangan (korlap) maupun anggota DPRD yang mengajukan perubahan atau pergeseran alokasi hibah.

“BGS diduga berperan mengatur berbagai usulan kegiatan yang dibiayai dana hibah. Dia juga menjadi penghubung para koordinator lapangan, memeriksa kelengkapan pengajuan, hingga mengoordinasikan dan mengumpulkan uang komitmen dari para korlap,” kata Budi.

Selain itu, BGS diduga bertugas mengelola setoran fee yang diterima dari para koordinator lapangan serta mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran uang yang berkaitan dengan AS.

Dari praktik tersebut, AS diduga mengantongi uang sebesar Rp 41,7 miliar. Rinciannya, sekitar Rp 40,5 miliar diduga diterima AS, sedangkan BGS memperoleh bagian sekitar Rp 1,26 miliar.

Dalam proses penyidikan, KPK juga telah menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Aset yang disita berupa dua unit rumah, masing-masing berada di kawasan Sidotopo, Surabaya, dan Kabupaten Mojokerto.

Atas dugaan perbuatannya, BGS bersama AS selaku pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Keduanya juga dijerat dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.*

Pos terkait