SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar rapat evaluasi dan rencana operasi penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Bandung. Rapat evaluasi dilaksanakan di Posko Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung di Halaman Kantor Camat Kertasari, Minggu (22/9/2024) sore.
Rapat evaluasi itu dipimpin Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Kabupaten Bandung Cakra Amiyana, didampingi
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Ruli Hadiana, dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama.
Peserta rapat dari mulai perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Provinsi Jawa Barat, Komandan Kodim 0624 Kabupaten Bandung, Dandenhubrem 062/Tarumanagara, Bekangdam III Siliwangi, Satuan Brimob Polda Jabar, Para Pejabat BPBD Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Sosial,
Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Bandung.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana memberikan arahan kepada sejumlah pihak dalam pelaksanaan rapat evaluasi dan rencana operasi penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Bandung.
“Harus terjalinnya kebersamaan dalam melaksanakan penanganan darurat bencana, dan harus menjamin keselamatan dan kesehatan,” kata Cakra yang juga Kepala BPBD Kabupaten Bandung.
Menurutnya, banyak hal yang harus di evaluasi untuk pemutakhiran data, dan tentunya membutuhkan kerja sama dengan perangkat desa setempat.
“Harus adanya geotagging lokasi pemasangan tenda dan di data peruntukannya. Selain tenda, dapur umum juga tentunya harus di laksanakan geotagging,” kata Cakra.
Cakra menyebutkan, harus adanya penertiban tenda para petugas atau relawan dengan menggunakan tanda yang jelas.
“Segera lakukan pemeriksaan kelengkapan di tenda kesehatan untuk
mengoptimalkan pelayanan. Pada saat melaksanakan tugas harus mengutamakan keselamatan,” tuturnya.
Dikatakannya, untuk pelayanan kesehatan agar tetap melaksanakan pelayanan dengan optimal. Dalam pendistribusian logistik harus ada korelasi dengan jumlah masyarakat terdampak.
“Setiap hari harus ada data jumlah logistik yang didistribusikan untuk korban terdampak yang tidak mengungsi di tenda pengungsian dan harus berdasarkan nama dan alamat,” ujarnya.
Di tempat sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Ruli Hadiana mengatakan, peran desa sangat berpengaruh terhadap penanganan bencana, karena yang mengetahui karakteristik suatu daerah adalah perangkat desa.
“Data-data yang ada di masyarakat yang mengetahui adalah perangkat desa. Jika perangkat desa tidak muncul dan menjalin komunikasi, maka penanganan bencana ini tidak akan tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bandung Uka Suska Puji Utama menyebutkan, telah dibentuk Tim Enumerator sebanyak 50 orang, yang nantinya akan diturunkan ke lapangan untuk melaksanakan verifikasi lapangan terhadap rumah yang rusak akibat bencana gempa bumi.
“Dari total 50 Tim Enumerator akan dibagi menjadi 25 Tim yang akan
melaksanakan verifikasi di lapangan dengan target 1 Tim harus melaksanakan pendataan sebanyak 20 rumah setiap harinya.
Terkait dengan pemasangan tenda pengungsi, katanya, total tenda yang terpasang sampai saat ini sebanyak 164 tenda terdiri dari 137 tenda pengungsi, 26 tenda pos kesehatan, personel, dan sekolah, tenda terpal sebanyak 51 unit.
“Ada 14 permintaan kebutuhan tenda dari Desa Cihawuk dan Desa Cibeureum,” katanya.*
