SATUMEDIA.ID – Di tengah dinamika pasar kerja yang terus berkembang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat berupaya mewujudkan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan melalui berbagai regulasi dan kebijakan.
Untuk mewujudkannya dengan menggulirkan strategi Sinergi dan Kesejahteraan Tenaga Kerja sebagai Gagasan Efektif Meningkatkan Optimalisasi Industri atau disingkat STIKER GEMOI.
“Hubungan industrial yang harmonis menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun iklim kerja yang kondusif di Kabupaten Bandung Barat (KBB),'” kata
Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)KBB, Hasanudin didampingi Kabid Bidang hubungan industrial dan Syarat Kerja Henny, Sabtu (12/10/2024).
Terkait hal itu, lanjut Hasanudin, Pemkab Bandung Barat telah merumuskan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan setiap pekerja mendapatkan hak dasar yang layak, seperti upah minimum, jaminan sosial, serta lingkungan kerja yang aman dan sehat.
“Tidak hanya mengandalkan regulasi, Pemkab Bandung Barat juga memberikan layanan mediasi bagi pekerja dan pengusaha yang menghadapi perselisihan,” ucapnya.
Ia menyebut, program-program pelatihan dan pengembangan keterampilan pun digalakkan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
Selain itu, pemerintah daerah terus mendorong perusahaan untuk mematuhi regulasi ketenagakerjaan sebagai bentuk kontribusi dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat dan melindungi kesejahteraan pekerja.
“Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, KBB dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam membangun iklim kerja yang harmonis dan produktif,” ujarnya.
Menurutnya, langkah ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan daya tarik investasi yang lebih besar untuk pengembangan daerah.
“Dengan semakin banyaknya investasi yang masuk, itu artinya terbuka peluang kerja bagi masyarakat KBB,” tukasnya.*
