SATUMEDIA.ID – Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan perdana ke Rusia, AS, Brazil Inggris dan lainnya mencanangkan Indonesia masuk dalam BRICS. Seiring dengan pidato perdananya menjadi presiden, Prabowo menegaskan bahwa politik Indonesia bebas aktif tidak bergabung dengan suatu kekuatan apapun di dunia ini.
Namun kalau berkaitan dengan ekonomi untuk kemajuan bangsa Indonesia tetap ikut serta. Seperti diketahui BRICS adalah singkatan dari Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa, adalah aliansi negara-negara ekonomi berkembang yang bertujuan memperkuat pengaruh global serta meningkatkan kolaborasi ekonomi.
Pada 2024, kelompok ini berkembang menjadi BRICS+ dengan tambahan anggota baru seperti Mesir, Iran, dan Ethiopia. BRICS awalnya dibentuk untuk menyoroti peluang investasi, organisasi ini berkembang menjadi sebuah blok geopolitik, dengan pemerintah mereka bertemu setiap tahunnya dalam sebuah KTT formal dan mengoordinasikan kebijakan multilateral sejak 2009.
Hubungan bilateral di antara BRICS dilakukan khususnya berdasarkan pada prinsip non-intervensi, kesetaraan, dan saling menguntungkan. Jika digabungkan, negara-negara anggota BRICS mencakup sekitar 30% permukaan bumi dan 45% populasi global.
Afrika Selatan memiliki ekonomi terbesar di Afrika, sedangkan Brasil, India, dan Tiongkok termasuk di antara 10 negara terbesar di dunia berdasarkan populasi, luas wilayah, dan produk domestik bruto (PDB) nominal, dan berdasarkan paritas daya beli.
Rusia muncul sebagai ekonomi terbesar di Eropa pada tahun fiskal terakhir. Kelima negara anggota awal tersebut merupakan anggota G20, dengan PDB nominal gabungan sebesar US$28 triliun (sekitar 27% dari produk dunia bruto), total PDB (PPP) sekitar US$65 triliun (33% dari PDB PPP global), dan diperkirakan US$5,2 triliun dalam cadangan devisa gabungan (per 2024).
Negara-negara BRICS dianggap sebagai pesaing geopolitik terdepan bagi blok G7 yang terdiri dari negara-negara maju terkemuka, dengan menerapkan inisiatif-inisiatif yang bersaing seperti New Development Bank, BRICS Contingent Reserve Arrangement, BRICS Pay, BRICS Joint Statistical Publication, dan mata uang cadangan keranjang BRICS.
Organisasi ini memiliki potensi ekonomi yang besar, dengan total populasi sekitar 3,6 miliar orang, dan total PDB sekitar $16 triliun ditunjang dengan akses ke pasar yang luas dan memiliki kekuatan politik masif daripada jika mereka beroperasi secara independen. Selain itu, mereka juga dapat memberikan dukungan dalam bidang teknologi dan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap negara anggotanya.
Menariknya, baru-baru ini BRICS berupaya memperluas pengaruhnya melalui aksesi negara-negara baru. Negara Iran, Argentina, dan Aljazair diketahui telah secara resmi mengajukan keanggotaan. Sementara, perwakilan dari Arab Saudi, Mesir, Indonesia dan Nigeria telah menunjukkan niat mereka untuk menjadi bagian dari kelompok tersebut.
Mengutip dari berbagai sumber sejarah BRICS pertama kali dicetuskan oleh ekonom Goldman Sachs, Jim O’Neill, pada tahun 2001. O’Neill menyebut BRICS sebagai kelompok negara dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang besar dan diharapkan akan menjadi kekuatan ekonomi dunia pada abad ke-21.
Selama bertahun-tahun, mereka memainkan peran yang semakin penting dalam perdagangan global dan kebijakan ekonomi. Mereka juga telah mendukung upaya-upaya global untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral dan mendorong reformasi kebijakan keuangan global. Organisasi BRICS yang terkenal secara internasional didirikan tanggal 16 Juni 2009.
Selain itu, beberapa tujuan spesifik lainnya dari pembentukan BRICS adalah meningkatkan perdagangan dan investasi antar negara anggota, meningkatkan pengaruh global dalam bidang politik dan ekonomi, serta memperkuat posisi mereka dalam sistem perdagangan multilateral, endorong reformasi kebijakan keuangan global untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan global, meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur dan teknologi, meningkatkan kerja sama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, yang dianggap penting untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pada 2024, kelompok ini berkembang menjadi BRICS+ dengan tambahan anggota baru seperti Mesir, Iran, dan Ethiopia. BRICS telah menjadi simbol kemitraan strategis bagi negara-negara berkembang untuk mencapai keseimbangan dalam tatanan dunia yang saat ini didominasi negara maju.
Indonesia, yang berambisi memperluas pengaruh dan peluang ekonomi global, menunjukkan minat untuk bergabung dengan BRICS. Alasan Indonesia ingin bergabung dengan BRICS dapat membantu Indonesia memperluas pengaruhnya dalam kebijakan internasional, Indonesia dapat mengakses pasar baru dan memperluas ekspor di luar pasar tradisionalnya. BRICS mendirikan New Development Bank (NDB) untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara anggotanya.
BRICS bagi Indonesia memberikan peluang untuk memperjuangkan kebijakan yang menguntungkan negara berkembang. Bergabung dengan BRICS berarti Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya pada negara-negara Barat untuk kemitraan ekonomi. Hal ini dapat membantu memperkuat ketahanan ekonomi
Mengutip pendapat Paul Dyer , selama ini dalam beberapa dekade, dolar AS telah menjadi mata uang cadangan internasional. Bergabungnya Mesir, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab merupakan langkah strategis menjauh dari Amerika Serikat dan Eropa. Bagi anggota BRICS yang baru, hal ini dapat membuka peluang baru untuk perdagangan dan investasi dengan para pendiri blok tersebut.
Hal ini juga dapat memberi mereka kesempatan untuk mengurangi ketergantungan mereka pada dolar AS, sehingga memberi mereka lebih banyak fleksibilitas untuk melawan tekanan politik dan ekonomi AS. Namun, sementara beberapa pejabat BRICS telah menyerukan agar blok tersebut sepenuhnya melepaskan diri dari dolar, sebenarnya hal itu akan sulit dilakukan.
Namun pelan tapi pasti seiring dengan perkembangan ekonomi global , pilihan dolar sebagai mata uang utama dunia nantinya berangsur -angsur mulai ditinggalkan.
Seperti diketahui sejak tahun 1970-an, dolar yang nilainya mengambang bebas terus berfungsi sebagai mata uang cadangan utama dunia, mendominasi perdagangan dan perbankan internasional, bahkan ketika negara-negara telah mengadopsi nilai tukar yang fleksibel.
Surat utang pemerintah AS juga terbukti sebagai investasi yang dapat diandalkan dan berisiko rendah. Kedalaman sistem keuangan AS dan ukuran serta keragaman pasar saham AS semakin meningkatkan permintaan terhadap dolar.
Selain itu, kemudahan dolar untuk dipertukarkan telah menjaga biaya transaksi tetap rendah. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini telah meyakinkan banyak pembuat kebijakan di seluruh dunia bahwa dolar adalah penyimpan nilai yang dapat diandalkan.
Dengan ketergantungan pada dolar sejatinya dunia sering harap-harap cemas manakala menunggu hasil Pilpres Amerika Serikat. Contohnya sejak Donald Trump terpilih dunia termasuk Indonesia menunggu langkah dan kebijakan pemerintahan Donald Trump nanti saat menjabat sebagai Presidaen AS yang ke 47.
Ketergantungan pada mata uang dolar AS dapat dilihat dari AS telah lama menggunakan sanksi sebagai alat kebijakan luar negeri, melihatnya sebagai cara yang lebih murah dan lebih manusiawi daripada intervensi militer. Namun sanksi pemerintahan Trump terhadap Iran dan sanksi Presiden Joe Biden terhadap Rusia setelah invasi Ukraina telah berdampak pada lebih banyak negara, secara lebih luas. Ini termasuk sekutu Eropa yang telah mengembangkan hubungan ekonomi dengan Iran untuk mendukung perjanjian nuklir 2015.
Sanksi juga telah menghantam Arab Saudi dan UEA , yang telah menjalin hubungan dekat dengan Rusia dan mendirikan blok OPEC+ untuk mengoordinasikan pasar minyak. Ketika hubungan ekonomi AS dengan Tiongkok berakhir, banyak yang khawatir bahwa AS akan menggunakan sanksi untuk melemahkan saingannya.
Negara-negara BRICS bisa dibilang paling banyak memperoleh keuntungan dari penggantian dolar dan baru-baru ini mengambil langkah-langkah signifikan (jika terbatas) dari mata uang tersebut. Tiongkok dan India berupaya membangun permintaan internasional untuk mata uang mereka sendiri. Seperti AS sebelumnya, mereka telah berfokus pada pasar minyak, mencoba menegosiasikan penjualan minyak non-dolar dengan produsen besar baik untuk menjamin pasokan minyak mereka maupun untuk meningkatkan permintaan mata uang mereka sendiri.
Tiongkok telah berfokus pada Arab Saudi , mencari kesepakatan untuk minyak dalam renminbi selama pertemuan puncak Riyadh 2022. Pada tahun 2023, India menandatangani perjanjian dengan UEA untuk mengeksplorasi harga minyak dalam rupee.
Meskipun demikian, baik Riyadh maupun Abu Dhabi khawatir tentang risiko nilai tukar asing terkait, biaya transaksi, dan konvertibilitas kepemilikan non-dolar. Pada bulan Agustus 2023, Presiden Lula dari Brasil menyerukan pembentukan mata uang BRICS bersama. Secara teori, penyatuan mata uang antara negara-negara BRICS, yang mencakup hampir sepertiga dari PDB global, akan memberikan alternatif yang menarik bagi dolar.
Namun, pembentukan penyatuan mata uang akan menimbulkan berbagai tantangan yang rumit. Hal ini pada akhirnya akan bergantung pada negara-negara BRICS yang mengembangkan pendekatan bersama terhadap kebijakan ekonomi, termasuk perjanjian tentang utang dan batasan belanja publik. Mereka perlu membangun transparansi yang cukup seputar data ekonomi dan kebijakan moneter untuk membangun kepercayaan di antara investor internasional dan mitra dagang.*
*Penulis Dede Supriatna slumni Tahassush Kulliyatil Muballighin Assyakur Angkatan 31/2023 dan lulusan Magister Ekonomi Pembangunan FEB UGM
