SATUMEDIA.ID – Salah seorang tokoh pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KBB), Yakob Anwar Lewi mengaku prihatin dengan jalannya proses Pilkada di KBB yang banyak pelanggaran.
“Kami sangat prihatin dengan maraknya politik uang yang dilakukan oleh para calon pemimpin di Bandung Barat. Memanfaatkan kondisi masyarakat yang lagi susah. Kami mendengar, momentum ini dipakai kesempatan untuk melakukan politik uang,” kata Ketua
Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) Yakob Anwar Lewi, Jumat (29/11/2024).
Menurutnya, masifnya dugaan politik uang atau money politics di Pilkada KBB menimbulkan keprihatinan. Bakal sulit melahirkan seorang pemimpin atau kepala daerah yang dilahirkan dari sebuah proses yang salah.
“Mindset berfikir masyarakat juga harus berubah jangan sampai pragmatisme ini terus dipelihara. Saya kira pendidikan politik pada masyarakat yang dilakukan baik oleh partai politik maupun oleh ormas LSM, dan pemerintah belum menyentuh akar masalah dan menyeluruh khususnya di daerah terpencil,” tuturnya.
Ia berharap, Bawaslu KBB selaku pengawas pemilu harus punya taring dan berani mengungkap segala pelanggaran pemilu ini. Sekarang terkesan Bawaslu sangat hati-hati dan ada sedkit takut dalam mengungkap pelanggaran demi pelanggaran.
“Timbul pertanyaan, apakah fenomena ini akan di biarkan terus dari dulu sampai sekarang. Pelanggaran pemilu yang jelas sudah kasat mata dan terlihat apakah akan terus dibiarkan, kami harapkan ada satu ketegasan dari Bawaslu tangkap pemberi dan penerima. Tidak ada alasan lagi untuk memberi efek jera bagi penerima dan pemberi lolos dari sanksi hukum,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan, Holid Nurjamil mengatakan, toleransi terhadap politik uang atau money politics di KBB termasuk tinggi, di angka 60%.
“Dengan tingginya tingkat toleransi terhadap money politics, ini menjadi ancaman demokrasi yang juga bisa merubah peta kemenangan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) KBB,” kata Holid.
Menurutnya, perubahan kepemimpinan nasional pasca pelantikan presiden dan pembentukan kabinet juga diprediksi akan berdampak pada perubahan konstelasi politik di daerah. Berkaitan kepentingan elit di nasional dan kepentingan politik di KBB.
“Dalam analisis SWOT untuk memenangkan Pilkada di KBB yang begitu luas, memiliki 165 desa dengan jumlah DPT diatas 1,35 juta. Tidak cukup hanya mengandalkan figur atau ketokohan calon saja, perlu didukung oleh kekuatan mesin politik yang kuat (tim pemenangan dan relawan) yang memiliki infrastruktur sampai tingkat grassroot. Karena merekalah sesungguhnya yang menggerakkan dan mengimplementasikan strategi politik pasangan calon,” ujarnya.*
