SATUMEDIA.ID – Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), Yacob Anwar Lewi, menegaskan kepengurusan P4KBB periode 2026–2031 akan diperluas hingga tingkat desa untuk memperkuat pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Menurut Yacob, langkah tersebut diperlukan agar organisasi yang berisi para pejuang pemekaran Kabupaten Bandung Barat (KBB) dapat lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memantau langsung berbagai persoalan pembangunan yang masih terjadi di daerah.
“Sebelumnya kepengurusan baru ada di tingkat kabupaten dan beberapa kecamatan. Pada periode ini kami akan membentuk kepengurusan sampai tingkat desa agar informasi dan kondisi masyarakat bisa terpantau lebih cepat,” kata Yacob usai HUT ke-5 dan Musyawarah Besar (Mubes) P4KBB Tahun 2026 di Wisata Kuda Pakuhaji, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (14/6/2026).
Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh pemekaran KBB, mantan Wakil Bupati Bandung Barat Ernawan Natasaputra, Djamu Kertabudi, Kepala Badan Kesbangpol KBB Weda Wardiman, Sekretaris Badan Kesbangpol KBB Agnes Virganty, serta unsur masyarakat lainnya.
Yacob menjelaskan, P4KBB memiliki peran sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus kontrol sosial yang bertugas memberikan masukan, kritik, dan solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan daerah.
Ia mengatakan, cita-cita pemekaran Kabupaten Bandung Barat yang lahir pada 2007 belum sepenuhnya terwujud. Berbagai indikator pembangunan dinilai masih membutuhkan perhatian dan percepatan dari pemerintah daerah.
“Harapan para pejuang pemekaran adalah terwujudnya pemerataan pembangunan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta naiknya kualitas sumber daya manusia. Namun hingga saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” ujarnya.
Yacob menyoroti sejumlah sektor yang menurutnya masih tertinggal, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur.
“Kami masih menerima banyak keluhan terkait pelayanan kesehatan. Di bidang pendidikan juga perlu peningkatan yang lebih serius karena rata-rata tingkat pendidikan masyarakat masih relatif rendah. Ini menjadi tantangan besar yang harus dijawab pemerintah daerah,” katanya.
Selain itu, persoalan kemacetan yang semakin parah di sejumlah wilayah juga menjadi perhatian P4KBB. Menurutnya, hingga menjelang usia ke-19 Kabupaten Bandung Barat, belum ada pembangunan jalan baru yang mampu memberikan dampak signifikan dalam mengurai kemacetan.
“Flyover Cimareme dan Padalarang yang selama ini diharapkan masyarakat belum juga terwujud. Padahal wilayah sekitar terus berkembang dan volume kendaraan semakin meningkat. Sementara daerah lain seperti Kota Cimahi sudah memiliki beberapa flyover untuk mendukung mobilitas masyarakat,” ujarnya.
Yacob menilai percepatan pembangunan hanya dapat dilakukan apabila terdapat komitmen dan kemauan politik yang kuat dari pemerintah daerah serta dukungan seluruh pemangku kepentingan.
“Pemekaran bukan sekadar membentuk daerah baru, tetapi menghadirkan pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang lebih merata. Itu yang harus terus diperjuangkan bersama,” tandasnya.*
