SATUMEDIA.ID – Semangat perjuangan para tokoh pemekaran Kabupaten Bandung Barat (KBB) harus menjadi roh pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dinilai tidak boleh melupakan cita-cita awal berdirinya daerah otonomi baru tersebut, yakni menghadirkan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih dekat kepada masyarakat.
Pesan itu disampaikan anggota DPRD KBB, Asep Miftah Sofwan, saat menghadiri agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (P3D) Tahun 2026 di Sekretariat Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), Cilame, Ngamprah, Selasa (19/5/2026).
Asep mengatakan, lahirnya Kabupaten Bandung Barat merupakan hasil perjuangan panjang para tokoh pemekaran yang menginginkan perubahan bagi masyarakat di wilayah Bandung Barat. Karena itu, menurut dia, tujuan pemekaran harus terus diperjuangkan oleh seluruh pemangku kebijakan.
“Bandung Barat berdiri karena perjuangan para tokoh pemekaran. Maka cita-cita itu harus tetap menjadi arah pembangunan daerah,” katanya.
Ia menuturkan, keberadaan Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat menjadi penting sebagai wadah yang terus mengingatkan pemerintah agar pembangunan tetap berjalan sesuai semangat awal pembentukan KBB.
Menurut Asep, setelah pemekaran terwujud, tantangan berikutnya adalah memastikan pembangunan berjalan merata dan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Sekarang tugas bersama adalah mengawal pembangunan agar tujuan pemekaran bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengakui, selama hampir dua dekade berdiri, Kabupaten Bandung Barat telah mengalami sejumlah perkembangan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pembangunan infrastruktur disebut menjadi indikator kemajuan daerah.
Namun demikian, Asep menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi, terutama terkait pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
“Jangan sampai pembangunan hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Ketimpangan utara dan selatan Bandung Barat masih harus menjadi perhatian,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti angka kemiskinan yang meski mengalami penurunan, tetapi jumlah masyarakat miskin masih tergolong tinggi di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum stabil.
Di bidang pemerintahan, Asep menilai penerapan sistem merit dan aplikasi SIMATA dalam promosi serta rotasi pegawai menjadi langkah positif untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional.
Menurut dia, pengisian jabatan seharusnya mengedepankan kompetensi aparatur sipil negara yang berasal dari internal pemerintah daerah.
“Kita ingin pejabat yang ditempatkan benar-benar sesuai kemampuan dan kompetensinya. Itu juga bentuk penghargaan bagi SDM internal,” ucapnya.
Ia pun mendorong agar anggaran pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan supaya pemerataan pembangunan di Bandung Barat dapat dipercepat dalam beberapa tahun ke depan.*
