SATUMEDIA.ID – Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) semakin menasbihkan sebagai salah satu daerah wisata favorit di Jawa Barat, setelah bertambah lagi destinasi wisata yang unik dan menarik.
Destinasi wisata itu adalah Autopia Park yang memiliki luas lahan sekitar 10 hektare. Lokasinya berada di jantung Kota Lembang, tepatnya di bekas Grand Hotel Lembang yang legendaris.
Autopia Park merupakan destinasi wisata museum otomotif yang dilengkapi sejumlah wahana menarik. Luas museum mencapai 1,7 hektare. Selain lahannya luas, sekaligus pula menjadi museum otomotif pertama di Indonesia.
“Semua perizinan sudah lengkap, kami sudah mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Rencananya setelah Idulfiitri ini, pembangunan akan kami mulai,” kata
partner PT Wahana Autopia Indonesia Reza Widjadja usai menjelaskan soal perizinan dan site plan kepada Komisi III, DPRD KBB saat melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) pada Selasa (25/3/2025).
Sidak anggota DPRD KBB, dipimpin Ketua Komisi III Pither Tjuandys dan Wakil Ketua DPRD KBB Asep Dedi. Para wakil rakyat mendatangi lokasi proyek Autopia Park setelah mendapat informasi dari masyarakat soal perizinan.
Reza menjelaskan, Autopia Park memiliki konsep edutainment yaitu memadukan antara pendidikan (education) dan hiburan (entertainment). Akan dibangun galery mobil antik sampai masa depan.
“Tidak hanya sekadar mobil tua, tapi juga langka. Kami juga akan menampilkan mobil-mobil terkini, mungkin bisa jadi mobil masa depan juga akan ada. Ditargetkan pembangunan beres 1,5 tahun,” sebutnya.
Ia pun menegaskan, bangunan heritage yang ada di bekas Grand Hotel Lembang tidak akan dibongkar. Pihaknya akan tetap mempertahankan sebagai bagian dari destinasi wisata.
Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys mengatakan, kedatangan Komisi III ke lokasi proyek Autopia Park untuk mengecek soal kelengkapan perizinan, serta terkait dengan batas lahan Yayasan Pendidikan Keluarga Al Musyawarah (YPKM) Baru Adjak.
“Kami tadi diperlihatkan site plannya, ternyata cukup jauh dari yayasan. Begitupun dengan perizinan, sudah lengkap. Malah sudah mengantongi PBG, itu berarti mereka sudah dapat melaksanakan pembangunan,” kata Pither.
Wakil Ketua DPRD KBB, Asep Dedi berharap, ketika melaksanakan pembangunan melibatkan warga sekitar. Begitupun ketika sudah beroperasi juga mempekerjakan warga setempat sebagai karyawan.
“Pesan kami, perusahaan mengakomodir tenaga kerja lokal. Jangan sampai warga setempat hanya menjadi penonton. Lain halnya soal tenaga ahli, silahkan perusahaan yang lebih paham dan mengerti,” tandasnya.*
