SATUMEDIA.ID – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menerapkan skema 50 siswa dalam satu kelas untuk jenjang SMA terus menuai gelombang kritikan.
Protes keras datang dari sekolah swasta atas Keputusan Gubernur Jabar Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah ke Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Barat.
Akibat keputusan itu sejumlah SMA/SMK swasta di Jawa Barat kehilangan siswa baru. Banyak sekolah swasta yang hanya menerima siswa baru kurang dari 10 orang pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Kritikan juga datang dari anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya. Ia menilai kebijakan 50 siswa dalam satu kelas tak memikirkan kondisi guru dan anak.
“Saya kerap menerima keluhan dan curahan hati guru-guru SMA soal kebijakan yang diterapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Saya banyak dapat masukan dan curhat dari guru. Mereka bilang mengurus 25 murid dalam satu kelas saja sudah repot, apalagi ini 50 anak yang memasuki usia remaja,” kata Atalia saat ditemui di Cimahi, Kamis (31/7/2025).
Menurutnya, ternyata 25 orang sekelas, itu sangat manusiawi. Paling banyak 36 sesuai aturan Kemendikdasmen.
Ia membandingkan kondisi pembelajaran di sekolah negeri dengan sekolah rakyat di bawah Kementerian Sosial (Kemensos). Misalnya SRMP 08 Cimahi di Sentra Abiyoso, yang dalam satu kelas diisi 25 siswa.
“Pertanyaannya, apakah mungkin anak bisa nyaman duduk berhimpitan dengan kondisi sekelas 50 orang. Pastinya aktivitas mereka enggak akan nyaman dan sulit,” ujarnya.
Para siswa tidak akan leluasa saat menulis di meja belajar sekolah. Belum lagi dengan postur anak sekolah yang tak semuanya muat jika duduk lebih dari dua anak di satu meja.
“Tolong pemimpin negeri ini dipikirkan segala kebijakannya ketika dibuat, pikirkan kualitas juga. Mari saling mempelajari dan mengevaluasi mana yang baik, itu yang harus disesuaikan. Kalau saya bilang, coba diskusi sama gurunya juga,” pungkasnya.*
