SATUMEDIA.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai motor penggerak investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Ia mengusulkan akselerasi 300 RDTR digital pada tahun 2026. Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja, di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/9/2025).
“Kalau 300 RDTR ini bisa terpenuhi, Insyaallah urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) akan lebih cepat. Dengan RDTR yang terintegrasi OSS, perizinan bisa selesai hanya dalam dua hingga tiga hari,” ujar Nusron.
Saat ini, terdapat 646 RDTR di seluruh Indonesia, dengan 428 di antaranya sudah terhubung ke sistem OSS. Nusron menargetkan seluruh RDTR yang tersisa segera terintegrasi pada bulan ini. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS sebagai fondasi percepatan layanan KKPR.
Hingga kini, capaian lintas sektor meliputi 47 RDTR dalam proses, 34 sudah mendapat Persetujuan Substansi, dan 2 tahap penetapan daerah. Kementerian ATR/BPN juga mendapat dukungan pinjaman dari World Bank melalui proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk penyusunan 500 RDTR hingga 2029.
Nusron menjelaskan, penyusunan RDTR akan berfokus pada wilayah yang telah memiliki peta dasar skala 1:5.000 dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Setelah Sulawesi dan Jawa selesai dipetakan, BIG tahun ini menyasar Kalimantan, kemudian Sumatra pada 2026, serta Maluku, NTB, dan NTT pada 2027.
“Usulan RDTR kami sesuaikan dengan kajian BIG agar berbasis data geospasial yang akurat,” jelasnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang memimpin rapat menekankan agar RDTR diprioritaskan di kawasan strategis ekonomi.
“Misalnya Sulawesi, utara Jawa, serta timur Sumatra seperti Kepulauan Riau. Wilayah-wilayah ini menjadi perhatian para investor,” kata Airlangga.
Rapat ini dihadiri pula oleh Dirjen Tata Ruang ATR/BPN, Suyus Windayana, serta sejumlah menteri dan perwakilan lembaga terkait.*
