SATUMEDIA.ID – Mencegah terjadinya kasus keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi bakal mengumpulkan kepala setiap Sarana Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Diketahui, kasus keracunan MBG terjadi di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan jumlah korban terbesar mencapai 1.300 orang lebih.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira mengatakan, kepala ataupun penanggungjawab setiap dapur MBG akan dimintai penjelasan terkait teknis pelaksanaan pengolahan menu MBG untuk pelajar serta ibu hamil dan menyusui.
“Di Kota Cimahi, Alhamdulillah belum ada kejadian keracunan makanan dari program MBG. Meski demikian, sebagai antisipasi kita akan mengundang seluruh pengelola SPPG,” kata Adhitia Yudisthira, Minggu (28/9/2025).
Adhitia menambahkan, pemanggilan penanggungjawab SPPG di Cimahi akan dilakukan pada Rabu. Hal-hal teknis bakal dipertanyakan dari mulai proses pengolahan, sertifikasi kesehatan, kelayakan dapur, petugasnya, dan sebagainya.
“Hal teknis seperti jam memasak pasti akan kita pertanyakan. Juga proses pengolahan, sertifikasi kesehatan, kelayakan dapur sampai petugas di SPPG,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini pengawasan dari daerah masih tergolong lemah. Sehingga
pemanggilan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan pengawasan oleh dinas terkait di Pemkot Cimahi yang bersinggungan dengan program tersebut.
Ia menambahkan, jika program ini berjalan optimal, manfaatnya akan sangat besar bagi masyarakat. Saat ini di Cimahi baru terdapat 19 SPPG yang sudah beroperasi.
“Jalur koordinasi harus diperkuat dengan dinas-dinas di pemkot yang beririsan dengan MBG, seperti Dinkes, Disdik, Dispangtan, termasuk forkopimda. Bahkan nanti Polri dan Kejaksaan pun akan dilibatkan,” jelas Adhitia.
Jika program ini berjalan optimal, lanjut Adhitia, manfaatnya akan sangat besar bagi masyarakat. Saat ini di Cimahi baru terdapat 19 SPPG yang sudah beroperasi.
“Program ini sebetulnya sangat mulia, investasi jangka panjang yang hasilnya tidak bisa langsung terlihat dalam satu atau dua tahun. Di Cina saja butuh 25 tahun untuk merasakan dampaknya, tapi pelaksanaannya benar-benar serius. Kuncinya, para ahli gizi di SPPG wajib bertanggung jawab atas perannya, termasuk seluruh tenaga pendukung lainnya,” tegas Adhitia.*
