Di Kota Cimahi, 20 Ribu Rumah Belum Miliki Septic Tank

Ilustrasi permukiman di Kota Cimahi. (Pixabay).**

SATUMEDIA.ID – Sekitar 20.548 rumah dari total 122.307 rumah di Kota Cimahi hingga kini belum memiliki septic tank. Fakta ini menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat sekaligus kelestarian lingkungan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi, Endang, menegaskan banyak warga yang masih membuang limbah rumah tangga langsung ke sungai atau meresapkannya ke tanah. Praktik ini, kata dia, bisa berujung bencana kesehatan.

“Air sumur bisa tercemar, bakteri coli menyebar, dampaknya bukan hanya penyakit tapi juga memengaruhi penanganan stunting,” ungkap Endang, Senin (29/9/2025).

Menurutnya, sejak 2024, Pemkot Cimahi berupaya menjawab persoalan ini dengan membangun 152 septic tank komunal, ditambah septic tank individu, MCK, dan fasilitas sanitasi lainnya. Namun, cakupannya baru menyentuh 12.157 rumah.

Tahun ini, Cimahi kembali mendapatkan DAK senilai Rp7,1 miliar untuk membangun septic tank di 14 kelurahan, mencakup hampir 800 rumah. Selain itu, dari APBD disiapkan Rp1,9 miliar untuk pembangunan septic tank bagi 124 rumah.

“Alhamdulillah, tahun ini kita bisa bangun lagi untuk 124 rumah lewat APBD. Targetnya awal Desember sudah rampung dan bisa dipakai warga,” jelasnya.

Meski ada dukungan anggaran, program ini bukan tanpa hambatan. Masih ada warga yang menolak septic tank karena dianggap menimbulkan bau. Di sisi lain, keterbatasan lahan di rumah-rumah sempit membuat penentuan lokasi pemasangan tidak mudah.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah kini menggunakan teknologi septic tank modern berbahan fiber. Model ini kedap air, bisa dipasang di lahan sempit, bahkan di teras atau dapur, serta lebih cepat pengerjaannya dibanding beton konvensional.

“Model pabrikan ini lebih praktis dan profesional. Jadi, rumah sempit pun tetap bisa memiliki septic tank,” ujar Endang.

Program berbasis DAK dijalankan dengan pola swakelola tipe 4, melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Warga dilibatkan mulai dari penyediaan lahan, sosialisasi, hingga pembangunan. Sementara proyek dari APBD dikerjakan pihak ketiga.

“Sekarang ada 14 KSM yang bergerak. Kita harap dalam 1–2 bulan ke depan sudah ada yang selesai, sehingga Desember masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya,” tegas Endang.*

Pos terkait