SATUMEDIA.ID – Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyampaikan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi bersama Menteri Sosial Republik Indonesia. Program ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan di Kabupaten Bandung.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung sebelumnya telah mengusulkan dua lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yaitu di Ciwidey dengan luas lahan 24 hektare dan di Baleendah. Namun, berdasarkan hasil kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), lokasi di Ciwidey dinilai belum layak secara teknis.
Sebagai alternatif, Bupati mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial memiliki lahan seluas 14 hektare di Soreang, yang dinilai lebih strategis untuk pengembangan Sekolah Rakyat.
Ia berharap adanya sinergi dan arahan lebih lanjut dari Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial agar program tersebut dapat segera direalisasikan.
“Antusiasme masyarakat terhadap program Presiden ini sangat tinggi. Sekolah Rakyat memiliki konsep berbeda dengan sekolah reguler dan akan sangat membantu masyarakat Kabupaten Bandung,” ujar Bupati Dadang Supriatna saat menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Bisma Staniarto, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Idit Supriadi.
Kunjungan tersebut dalam rangka peninjauan lokasi Sekolah Rakyat di ex-Gedung KONI, Kawasan Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, Sekolah Rakyat bukan hanya lembaga pendidikan formal, tetapi juga wadah pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan karakter, keterampilan, dan kemandirian. Pemkab Bandung berkomitmen untuk terus mendukung langkah-langkah percepatan agar program ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Ningning Hendasah, melaporkan bahwa saat ini Sekolah Rakyat telah berjalan sementara di Wisma Atlet dan ex-Gedung KONI. Tercatat sebanyak 150 siswa terbagi dalam enam rombongan belajar, terdiri dari tiga kelas tingkat SMP dan tiga kelas tingkat SMA.
Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial, Idit Supriadi, menyampaikan bahwa satu Sekolah Rakyat diperkirakan akan menampung sekitar 1.000 siswa. Selain itu, tenaga pengajar telah dipersiapkan secara sistematis melalui kerja sama lintas kementerian sesuai aturan yang berlaku.
Sementara itu, Dirjen Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Bisma Staniartomenegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan diprioritaskan setelah seluruh persiapan teknis dan administrasi selesai.
“Target kami, pembangunan dapat dimulai tahun ini dan dituntaskan pada Juni 2026,” jelas Bisma Staniarto.*
