SATUMEDIA.ID – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dikaji ulang, terutama dalam hal distribusi dan pengawasan makanan bagi siswa.
Ia mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempertimbangkan pemanfaatan dapur sekolah sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang lebih dekat dengan peserta didik.
Menurutnya, konsep dapur sekolah mampu menjadi solusi konkret untuk mencegah kontaminasi makanan yang sering terjadi akibat proses distribusi jarak jauh.
“Pemerintah, dalam hal ini BGN, harus mempertimbangkan dapur sekolah sebagai alternatif yang lebih efektif, transparan, dan mudah diawasi oleh guru, orang tua, serta masyarakat,” ujar Charles dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Parlementaria, Senin (6/10/2025).
Charles mencontohkan keberhasilan negara seperti Jepang dan Tiongkok, yang sudah puluhan tahun menjalankan program makan siang berbasis dapur sekolah. Sistem tersebut terbukti efektif menjaga kualitas gizi dan keamanan pangan anak-anak di sekolah.
“Dengan keterlibatan langsung orang tua dalam pengawasan, potensi kontaminasi bakteri dapat diminimalisir. Makanan disiapkan dan disajikan dalam kondisi segar, bukan hasil produksi massal,” tambahnya.
Lebih jauh, Charles mengusulkan mekanisme penyajian prasmanan di sekolah agar siswa bisa menikmati makanan hangat dan bergizi secara langsung. Ia menilai, langkah ini akan meningkatkan efisiensi sekaligus rasa tanggung jawab sekolah dalam menyelenggarakan program MBG.
“Sekolah sebaiknya diberi mandat penuh untuk mengelola MBG. Dengan begitu, tidak ada lagi produksi ribuan paket makanan dalam sehari yang rentan basi dan sulit diawasi,” tegas Charles.
Ia pun mengingatkan bahwa sebagian besar kasus keracunan makanan di sekolah selama ini muncul akibat produksi massal tanpa kontrol ketat.
“Sudah saatnya MBG diarahkan ke sistem dapur sekolah. Lebih dekat, lebih aman, dan lebih menyehatkan,” pungkasnya.
Kasus keracunan
Kasus keracunan makanan dari program MBG di sejumlah daerah, menurut Charles, fakta ini menunjukkan masalah serius dalam tata kelola program MBG. Ia berpandangan kasus keracunan makanan MBG tak boleh dianggap sebagai peristiwa sesaat.
“Fakta bahwa kasus keracunan terjadi hampir setiap hari membuktikan adanya persoalan serius dalam tata kelola program ini. Pemerintah tidak boleh menutup mata dan menganggapnya sekadar kasus insidental. Sebab, keselamatan serta kesehatan anak-anak adalah taruhan yang tidak bisa dinegosiasikan,” papar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Oleh karenanya, pimpinan komisi DPR yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN) itu mendesak pemerintah untuk segera bertindak tegas. Charles ingin agar ada audit menyeluruh.
“Saya mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dengan menghentikan sementara penambahan dapur baru sampai evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur yang sudah ada benar-benar dilakukan,” jelas Legislator dari Dapil DKI Jakarta III tersebut.
“Kemudian melakukan audit ketat dan independen terhadap seluruh mata rantai penyediaan makanan. Mulai dari bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi,” pungkasnya.*
