SATUMEDIA.ID – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terhitung Februari 2024 jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mencapai 658.190 unit. Terdiri dari 561.092 motor, 74.820 mobil penumpang, 546 bus, dan 21.732 truk.
Pertumbuhan kendaraan di KBB secara otomatis ikut menyumbang terjadinya kemacetan di sejumlah ruas jalan. Salah satu titik rawan macet adalah ruas jalan di Kecamatan Padalarang.
Jalan Raya Padalarang menjadi titik pertemuan antara kendaraan dari berbagai wilayah, tidak hanya dari KBB. Sementara ruas jalan yang ada tidak mengalami penambahan. Akibatnya, lalu lintas di jalur utama menuju Ibu Kota KBB di Ngamprah kerap dilanda kemacetan.
Namun, kemacetan Padalarang bakal segera terurai. Setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berkolaborasi dengan pengembang Kota Baru Parahyangan (KBP) membangun Jalan Lingkar Padalarang – Cipatat dan Jalan Akses Kota Baru Parahyangan-Stasiun Kereta Cepat Whoosh Padalarang.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pembangunan akses tersebut dikarenakan kemacetan di kawasan tersebut tidak pernah berakhir karema itu harus ada solusi. Akhirnya disepakati Pembebasan lahannya dilakukan oleh Pemprov Jabar.
Jalurnya dari Stasiun Kereta Cepat Whoosh ke Kota Baru Parahyangan dan dari Cipatat ke Padalarang. Seluruh jalan itu bisa dilalui oleh masyarakat umum dan juga oleh kendaraan umum.
Gubernur yang akrab dipanggil KDM ini mengatakan, anggaran pembangunan diperkiraan sekitar Rp 150 miliar. Anggaran tersebut untuk pembebasan lahan, sementara pembangunan infrastrukturnya langsung oleh Kota Baru Parahyangan, tidak menggunakan dana APBD.
Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi menambahkan, akses yang akan dibangun tersebut yaitu dari Tol Padalarang menuju Stasiun Whoosh sepanjang 900 meter atau kurang dari 1 kilometer. Kemudian dari Padalarang ke Cipatat melalui KBP sepanjang 13,5 kilometer. Saat ini akses Cipatat-Padalarang sudah terbangun 7,5 kilometer kita tinggal bebaskan 6 kilometer lagi.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail sangat mendukung pembangunan akses tersebut karena bisa mengurai kemacetan. Pembebasan lahan ini sebenarnya dikaji sudah lama namun akhirnya dengan kebijakan Gubernur Jabar, KDM, bisa terlaksana.
Dikutip dari laman DBMPR Jabar, pembebasan lahan jalan ini direncanakan akan dimulai pada akhir tahun 2025. Sehingga proyek fisiknya bisa mulai dikerjakan awal tahun 2026.
Skema pengerjaan proyek ini seluruhnya dibiayai oleh pihak ketiga, pemerintah hanya berkewajiban menyediakan lahan, fisik infrastruktur tidak ada ada dari APBD.*
