SATUMEDIA.ID – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pangauban di Kampung Cibodas, Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali beroperasi setelah sempat terhenti hampir tiga minggu akibat hilangnya dana operasional sebesar Rp1 miliar. Operasional kembali berjalan pada 22 November 2025 setelah mendapatkan dukungan pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Alhamdulillah SPPG Pangauban sudah kembali beroperasi pascakejadian hilangnya saldo rekening Rp1 miliar. Berkat bantuan Pak Presiden Prabowo Subianto dan Kepala BGN Pak Dadan Hindayana, kami kembali bisa melayani sekitar 4.000 siswa serta ibu hamil, menyusui, dan balita,” ujar owner SPPG Pangauban, Hendrik Irawan, Selasa (2/12/2025).
Kasus hilangnya dana SPPG Pangauban diduga kuat merupakan tindak kejahatan siber berupa phishing. Insiden terjadi pada Kamis (31/10/2025) sekitar pukul 18.30 WIB, ketika Kepala SPPG hendak melakukan approval transaksi melalui aplikasi BNI Direct.
Saat mencoba masuk, sistem meminta penggantian kata sandi. Kepala SPPG kemudian menghubungi layanan live chat resmi BNI melalui situs web. Tidak lama kemudian, ia dihubungi seseorang yang mengaku sebagai Live Agent BNI dan mengirimkan tautan untuk mengganti password dengan dalih keamanan saldo. Bukannya aman, saldo Rp1 miliar justru raib setelah tautan tersebut diakses.
Hendrik mengatakan pihaknya telah dipanggil Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberikan keterangan terkait hilangnya dana tersebut.
“Kami sudah menjelaskan seluruh kronologi kepada Kejaksaan dan BPK. Prosesnya kini sepenuhnya ditangani pihak berwenang. Sampai saat ini belum ada informasi lanjutan kepada kami,” ujarnya.
Ia menegaskan keberlanjutan layanan menjadi prioritas utama agar kejadian serupa tidak terulang. Pemerintah telah memberikan dana awal Rp1 miliar sebagai penyokong operasional, memastikan distribusi makanan bergizi tetap berjalan.
Saat ini SPPG Pangauban mampu mendistribusikan sekitar 4.000 porsi makanan bergizi per hari untuk 15 sekolah. Pada 2026, SPPG menargetkan pembangunan dapur baru dengan kapasitas hingga 9.000 porsi per hari.
Hendrik yang memiliki pengalaman belasan tahun di industri katering menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan prioritas utama.
“Setiap hari kami melakukan kontrol ketat mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengolahan dan pendistribusian. Bahan yang tidak layak langsung dipisahkan dan dibuang,” ujarnya.
Keberadaan SPPG Pangauban juga memberikan efek ekonomi bagi warga sekitar. Banyak warga yang bekerja sebagai pemorsian dan pencuci omprengan dengan upah Rp120.000 per hari. Sebagian lainnya bekerja sebagai juru masak atau sopir.
“Saya bekerja sebagai juru masak dengan upah Rp130.000 per hari, sementara sopir mendapat Rp150.000 per hari. Pembayarannya seminggu sekali,” kata Meli, salah satu warga yang bekerja di dapur SPPG.
Dengan kembalinya layanan berjalan normal, masyarakat berharap SPPG Pangauban dapat terus memberikan manfaat gizi bagi anak-anak serta memberdayakan masyarakat sekitar.*
