SATUMEDIA.ID – Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus mengintensifkan pengawasan pelaksanaan program selama Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi. Evaluasi dilakukan guna memastikan program prioritas nasional yang digagas Presiden RI, Prabowo Subianto, berjalan optimal dan tepat sasaran.
Ketua Satgas MBG KBB, Fauzan Azima, menegaskan monitoring dan percepatan pelayanan terus dilakukan secara berkala, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan.
“Kami terus melakukan monitoring, evaluasi, dan percepatan pelayanan MBG di KBB Insya Allah selalu kami lakukan. Kami juga menerima masukan dari masyarakat, khususnya para penerima manfaat. Harapannya program prioritas nasional ini bisa berjalan baik,” ujar Fauzan saat ditemui, Selasa (3/3/2026).
Dalam pengawasan terbaru, Satgas telah meninjau dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ngamprah. Peninjauan itu difokuskan pada kualitas menu, distribusi, serta kesesuaian dengan petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Rencananya minggu depan kami akan melakukan peninjauan lanjutan ke beberapa SPPG lainnya. Jadwalnya akan disesuaikan,” kata dia.
Meski demikian, Fauzan mengakui pihaknya menerima informasi terkait dugaan ketidaksesuaian menu di sejumlah titik. Untuk memastikan kebenarannya, Satgas akan berkoordinasi dengan tim kewilayahan di tingkat kecamatan.
“Kami akan cek dan koordinasi dengan Satgas kewilayahan apakah menu tersebut memang tidak sesuai arahan dari Badan Gizi Nasional. Jika terbukti tidak sesuai, tentu akan kami tegur SPPG yang bersangkutan,” tegasnya.
Ia berharap seluruh SPPG dapat konsisten menyajikan menu sesuai juknis yang telah ditetapkan, sehingga tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya selama Ramadan, dapat tercapai.
Terkait mekanisme pengaduan, masyarakat dipersilakan menyampaikan keluhan melalui Satgas kewilayahan di masing-masing kecamatan atau langsung ke Satgas tingkat kabupaten. Namun, laporan diharapkan disertai data dan informasi yang akurat.
“Keluhan bisa disampaikan langsung, tetapi harus dengan data yang jelas agar tidak terjadi miskomunikasi atau misinformasi yang merugikan semua pihak,” ucapnya.
Berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), hingga kini terdapat 196 SPPG yang tersebar di 16 kecamatan di KBB. Seluruhnya telah beroperasi, meski sebagian masih dalam tahap penyempurnaan pembangunan.
Satgas pun mengimbau masyarakat untuk aktif melapor apabila menemukan kendala di lapangan. Laporan dapat disampaikan melalui Satgas kecamatan maupun langsung ke tingkat kabupaten, dengan disertai data yang akurat agar tidak terjadi kesalahpahaman.*
