SATUMEDIA.ID – Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan monitoring ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Batujajar, Selasa (10/3/2026).
Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan program berjalan sesuai standar serta mempercepat penyaluran manfaat kepada masyarakat.
Ketua Satgas MBG Pemda KBB, Fauzan Azima, mengatakan monitoring dilakukan sebagai bagian dari pengawasan sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan.
“Monitoring ke beberapa SPPG ini menjadi tugas kami dalam rangka percepatan program MBG di Bandung Barat. Kami ingin memastikan kolaborasi antara mitra, pengelola SPPG, Dinas Kesehatan, dan aparat kewilayahan berjalan baik sehingga pelayanan kepada penerima manfaat semakin optimal,” kata Fauzan saat ditemui di SPPG Selacau RT 02/04, Kecamatan Batujajar.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga pemerintah kecamatan. Monitoring dilakukan bukan untuk mencari kekurangan, tetapi memastikan seluruh aspek pelayanan mengikuti standar yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dari hasil pemantauan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu dilengkapi oleh pengelola SPPG, khususnya terkait standar baku mutu dan sertifikasi kesehatan lingkungan. Salah satunya adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Kami mendorong seluruh mitra memiliki sertifikat SLHS. Saat ini sebagian sudah memilikinya, sementara yang lain masih dalam proses pengurusan,” ujarnya.
Fauzan menambahkan, secara umum alur penyajian makanan di dapur SPPG sudah berjalan sesuai ketentuan. Namun, pihaknya tetap menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten, termasuk penyediaan informasi teknis bagi petugas di lokasi pelayanan.
Menurut dia, evaluasi program juga perlu melibatkan penerima manfaat melalui survei kepuasan guna mengetahui kualitas layanan yang diberikan.
“Kalau masyarakat merasa puas tentu harus dipertahankan. Namun jika ada kekurangan, itu menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelayanan,” katanya.
Data Satgas MBG mencatat, hingga saat ini terdapat 196 SPPG yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Meski demikian, sejumlah wilayah masih belum sepenuhnya terjangkau layanan, terutama di daerah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), seperti sebagian wilayah Kecamatan Padalarang, Rongga, Cipongkor, dan Cipendeuy.
“Untuk wilayah yang belum tercover, kami sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional,” kata Fauzan.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga Dinas Kesehatan KBB, Mawadah, mengatakan pihaknya turut melakukan pengecekan terhadap pemenuhan standar sanitasi di sejumlah SPPG.
Hingga kini, sebanyak 104 SPPG di Kabupaten Bandung Barat telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Proses penerbitan sertifikat tersebut bisa berlangsung cepat apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi.
“Kalau persyaratannya lengkap, sertifikat SLHS bisa terbit dalam waktu dua hari,” ujarnya.
Ia menambahkan, penilaian kesehatan lingkungan mencakup berbagai indikator, mulai dari kondisi fasilitas hingga pengelolaan kebersihan dapur. Untuk dinyatakan memenuhi standar, sebuah SPPG harus memperoleh nilai minimal di atas 80.
Sebagai contoh, SPPG Selacau di Batujajar memperoleh nilai 87 pada indikator Indeks Kesehatan Lingkungan (IKL), sehingga dinilai telah memenuhi standar kesehatan lingkungan.
“Nilai IKL SPPG Selacau mencapai 87. Artinya sudah memenuhi standar, meskipun masih ada beberapa hal kecil yang perlu diperbaiki, seperti pengelolaan tempat sampah,” kata Mawadah.
Camat Batujajar, Andi M Hikmat, menyambut baik kegiatan monitoring tersebut karena dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat kewilayahan dalam mendukung pelaksanaan program MBG.
“Dengan monitoring langsung di lapangan, kami bisa memperbarui laporan pelaksanaan program dari tingkat kecamatan ke kabupaten secara lebih lengkap,” ujarnya.*
