SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendukung program prioritas daerah pada 2026. Fokus utama diarahkan pada penguatan transformasi digital agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung Teguh Purwayadi mengatakan, transformasi digital pada 2026 tidak lagi sekadar pembangunan aplikasi, melainkan upaya menyeluruh untuk memperbaiki cara kerja pemerintahan dan kualitas layanan publik.
“Prioritas kami adalah penguatan layanan publik digital yang terintegrasi, pemerataan akses internet, pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, peningkatan keamanan informasi, serta keterbukaan informasi publik,” ujar Teguh di Soreang, Jumat (2/1/2026).
Seluruh agenda tersebut, kata Teguh, sejalan dengan visi Kabupaten Bandung yang Lebih BEDAS yaitu Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Diskominfo 2025–2029.
Salah satu program andalan yang terus diperkuat adalah Bedas Digital Service, yang diposisikan sebagai kanal utama layanan publik daerah. Platform ini diarahkan menjadi “pintu depan” seluruh layanan pemerintah, mulai dari perizinan, administrasi kependudukan, layanan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga pengaduan masyarakat.
Pada 2026, Bedas Digital Service akan terus diintegrasikan dengan ekosistem nasional, termasuk Mal Pelayanan Publik Digital. Layanan tersebut juga didukung aplikasi petugas untuk memperkuat layanan jemput bola hingga ke desa dan kelurahan.
“Dengan pendekatan ini, pelayanan publik menjadi lebih cepat, terukur, dan semakin dekat dengan masyarakat,” kata Teguh.
Selain layanan digital, Diskominfo juga memperluas akses internet publik gratis melalui program Bedas WiFi Sarerea Digital Service (Bewara DS). Teguh menjelaskan, kajian penempatan titik internet yang dilakukan pada 2025 menjadi dasar evaluasi agar pada 2026 layanan internet publik tidak hanya memperluas jaringan, tetapi benar-benar memberi manfaat.
“Pendekatan berbasis data memastikan penanganan blank spot lebih tepat sasaran, sekaligus mendukung pelayanan publik digital, aktivitas ekonomi lokal, dan pendidikan,” ujarnya.
Dalam aspek tata kelola, Teguh menegaskan bahwa data menjadi fondasi utama kebijakan daerah. Melalui penguatan Satu Data Kabupaten Bandung, pemerintah memastikan data sektoral yang digunakan akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
Data tersebut dikelola melalui portal satu data, SIMASDA, sistem big data daerah, dashboard pimpinan, serta terhubung dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kebijakan pembangunan disusun berbasis bukti, bukan asumsi. Data juga dibuka secara bertanggung jawab agar dapat dimanfaatkan publik sebagai bagian dari transparansi pemerintahan,” katanya.
Seiring meningkatnya layanan digital, aspek keamanan informasi menjadi perhatian serius. Diskominfo menyiapkan kebijakan perlindungan data pribadi, pengamanan aplikasi dan situs layanan publik, serta penguatan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Pada 2026, fokus diarahkan pada penyusunan regulasi perlindungan data, peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis, serta penguatan kompetensi tim pengelola sistem.
“Langkah ini penting untuk mencegah kebocoran data dan menjaga kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah,” ujar Teguh.
Di sisi lain, strategi komunikasi publik juga diperkuat agar informasi pemerintah tersampaikan secara cepat, akurat, dan berbasis data. Diskominfo mendorong peningkatan literasi digital masyarakat agar tidak hanya mahir menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memilah informasi dan menangkal hoaks.
“Tantangan terbesar transformasi digital adalah menyelaraskan percepatan teknologi dengan kesiapan SDM, kualitas data, tata kelola, dan kepercayaan publik,” kata Teguh.
Menurut dia, transformasi digital merupakan proses berkelanjutan yang menuntut kolaborasi lintas OPD, penguatan kompetensi aparatur, serta konsistensi kebijakan sesuai Renstra Diskominfo 2025–2029.
“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.*
