SATUMEDIA.ID – Pembangunan yang terus digencarkan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinilai masih menyisakan persoalan mendasar. Di balik berbagai proyek fisik dan program layanan publik, ketimpangan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur disebut masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Anggota DPRD KBB dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Wendi Sukmawijaya, menilai pembangunan daerah perlu dievaluasi secara jujur agar tidak sekadar menunjukkan kemajuan administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya laporan dan serapan anggaran, tetapi dampaknya bagi kehidupan warga,” kata Wendi, Jumat (2/1/2026).
Di bidang pendidikan, ia mengakui adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana, mulai dari pembangunan ruang kelas baru hingga rehabilitasi sekolah. Namun, persoalan pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi catatan serius.
Menurut Wendi, perbedaan fasilitas dan mutu pembelajaran antara sekolah di kawasan perkotaan dan perdesaan masih cukup mencolok.
“Kalau pemerataan tidak menjadi fokus, kesenjangan kualitas pendidikan akan terus diwariskan dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Pada sektor kesehatan, program Universal Health Coverage (UHC) dinilai sebagai langkah maju karena memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan. Meski demikian, Wendi mengingatkan bahwa akses tanpa kualitas layanan yang memadai justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Ia menyoroti keterbatasan tenaga medis, validasi data kepesertaan yang belum sepenuhnya rapi, serta fasilitas kesehatan yang belum merata di sejumlah wilayah KBB.
“Jangan sampai masyarakat sudah terdaftar, tetapi kesulitan mendapatkan layanan yang layak,” katanya.
Perhatian khusus juga diarahkan pada perlindungan sosial pekerja nonformal melalui program Universal Coverage Jamsostek (UCJ) BPJS Ketenagakerjaan. Wendi menilai alokasi anggaran UCJ dalam APBD 2025 yang hanya sekitar Rp 5 miliar belum mencerminkan keberpihakan yang kuat terhadap pekerja rentan.
Dengan anggaran tersebut, perlindungan hanya mampu menjangkau sekitar 95.000 pekerja selama tiga bulan.
“Perlindungan sosial seharusnya berkelanjutan. Kalau hanya tiga bulan, dampaknya sangat terbatas,” tegasnya.
Ia mendorong peningkatan anggaran UCJ hingga sekitar Rp 20 miliar agar perlindungan dapat diberikan sepanjang tahun kepada sedikitnya 100.000 pekerja rentan.
Sementara itu, persoalan infrastruktur disebut sebagai wajah paling nyata dari ketimpangan pembangunan. Keluhan mengenai jalan rusak, drainase buruk, hingga keterbatasan infrastruktur dasar, kata Wendi, hampir selalu muncul dalam dialog dengan warga.
“Ini persoalan sehari-hari masyarakat. Infrastruktur yang buruk berdampak langsung pada ekonomi lokal dan aktivitas warga,” ujarnya.
Menjelang penyusunan rencana pembangunan tahun 2027, Wendi mendorong agar pemerintah daerah menempatkan infrastruktur sebagai prioritas utama, tanpa mengabaikan sektor pendidikan dan kesehatan.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, serta sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Kalau pembangunan ingin benar-benar dirasakan masyarakat, maka keberpihakan kebijakan harus jelas. Tanpa itu, masalah yang sama akan terus berulang,” pungkasnya.*
